Adhyatnika Geusan Ulun
(Pemerhati Pendidikan)
Tahun pelajaran 2025/2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan evaluasi pendidikan nasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen pengukuran capaian akademik peserta didik, termasuk pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, kebijakan ini hadir di tengah implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran bermakna, berpusat pada murid, dan berorientasi pada penguatan kompetensi. Pertanyaannya kemudian, siapkah siswa dan sekolah kita menghadapi TKA?
Adalah menarik ketika penulis mengikuti sosialisasi TKA bersama tim penyelenggara dari Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat baru-baru ini. Pada zoom tersebut dipaparkan tentang pengertian, regulasi, dan kesiapan sekolah dalam menghadapi kebijakan tersebut.
TKA adalah bagian dari proses seleksi nasional berbasis prestasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 102/M/2025. Sementara tujuan TKA adalah untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara standar, mendukung objektivitas penilaian capaian belajar. Meskipun tidak ada Peraturan Menteri (Permen) khusus tentang TKA, aturan ini terkait dengan regulasi pendukung seperti Permen Nomor 9 Tahun 2025 yang menjabarkan tes akademik dalam konteks seleksi pendidikan dasar dan menengah.
TKA bukanlah ujian dalam pengertian lama yang menekankan hafalan dan kecepatan menjawab soal. Ia dirancang untuk memotret kemampuan literasi, numerasi, serta penalaran akademik siswa secara lebih komprehensif. Dengan demikian, TKA seharusnya dipahami sebagai cermin kualitas pembelajaran, bukan sekadar alat seleksi atau penghakiman atas kemampuan siswa.
Dalam konteks Kurikulum Merdeka, kehadiran TKA sejatinya tidak bertentangan. Kurikulum Merdeka menempatkan capaian pembelajaran (CP) sebagai rujukan utama, mendorong guru untuk mengembangkan proses belajar yang mendalam (deep learning), kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata. TKA justru menjadi penguat arah tersebut, karena soal-soalnya menuntut pemahaman konsep, kemampuan bernalar, serta keterampilan menerapkan pengetahuan dalam berbagai situasi.
Namun, tantangan muncul ketika praktik pembelajaran di SMP belum sepenuhnya selaras dengan semangat itu. Di banyak sekolah, pembelajaran masih terjebak pada rutinitas mengejar ketuntasan materi dan nilai rapor. Latihan soal sering kali berorientasi pada pola-pola lama yang bersifat prosedural. Akibatnya, ketika dihadapkan pada soal TKA yang kontekstual dan berbasis penalaran, siswa merasa asing dan tertekan.
Kesiapan menghadapi TKA tidak bisa dibebankan semata-mata kepada siswa. Sekolah memegang peran strategis dalam membangun ekosistem belajar yang mendukung. Guru perlu memahami bahwa TKA bukan agenda tambahan yang harus “dikejar” menjelang pelaksanaan, melainkan bagian dari proses pembelajaran sehari-hari. Pembiasaan membaca teks panjang, menganalisis informasi, menafsirkan data, serta memecahkan masalah harus menjadi rutinitas di kelas, bukan aktivitas insidental.
Di sinilah Kurikulum Merdeka menawarkan ruang yang luas. Guru diberikan keleluasaan untuk merancang pembelajaran sesuai karakteristik murid dan konteks sekolah. Proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), misalnya, dapat menjadi wahana efektif untuk melatih literasi dan numerasi secara alami. Diskusi, presentasi, eksperimen sederhana, dan pembelajaran berbasis masalah adalah praktik-praktik yang secara tidak langsung menyiapkan siswa menghadapi TKA.
Dari sisi siswa, strategi menghadapi TKA perlu diarahkan pada perubahan pola belajar. Belajar tidak lagi cukup dengan menghafal rumus atau definisi, tetapi memahami makna di baliknya. Siswa perlu dibiasakan membaca soal secara cermat, menghubungkan informasi, dan menarik kesimpulan logis. Kesiapan mental juga menjadi faktor penting. TKA seharusnya dipandang sebagai tantangan akademik yang wajar, bukan sumber kecemasan yang berlebihan.
Peran orang tua pun tidak bisa diabaikan. Dukungan orang tua dalam menciptakan suasana belajar yang positif di rumah, tanpa tekanan berlebihan, sangat menentukan. Ketika TKA dipersepsikan sebagai ancaman, siswa cenderung belajar karena takut. Sebaliknya, ketika dipahami sebagai sarana evaluasi dan pengembangan diri, siswa akan belajar dengan lebih tenang dan percaya diri.
Lebih jauh, hasil TKA seharusnya dimanfaatkan secara bijak oleh sekolah dan pemangku kebijakan. Data yang dihasilkan bukan untuk memberi label “sekolah unggul” atau “sekolah lemah”, melainkan sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Sekolah dapat melakukan refleksi, memperbaiki strategi mengajar, serta menyusun program pendampingan yang lebih tepat sasaran.
Pada akhirnya, TKA akan bermakna jika diposisikan sebagai bagian dari ekosistem Kurikulum Merdeka yang menekankan proses, bukan semata hasil. Keberhasilan pendidikan tidak diukur dari angka semata, melainkan dari tumbuhnya generasi muda yang mampu berpikir kritis, bernalar logis, dan belajar sepanjang hayat.
Akhirnya, untuk menjawab pertanyaan “TKA: Siapkah siswa kita?”, jawabannya sangat bergantung pada kesiapan kita semua; sekolah, guru, orang tua, dan pembuat kebijakan, dalam menyikapinya secara bijak, proporsional, dan berorientasi pada pembelajaran yang memerdekakan. Jika itu yang dilakukan, TKA bukanlah beban, melainkan peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan SMP di Indonesia. ***
