NGAMPRAH-(NEWSROOM)–Imam Santoso,Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat menyampaikan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) SKPD yang dipimpinnya akan mendorong terus implementasi PPK pada setiap satuan pendidikan. Dengan demikian, setiap kepala satuan pendidikan harus mendukung optimalisasi implementasinya. Dukungan yang diberikan, minimal dalam bentuk political will dalam kapasitas kepala satuan pendidikan sebagai pemegang manajerial.
“Dinas Pendidikan akan terus mendorong implementasi Penguatan Pendidikan Karakter pada setiap satuan pendidikan di Kab. Bandung Barat,” tutur Imam saat dimintai tanggapannya terkait dengan pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun Implementasi PPK jenjang SMP yang diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Pendidikan, Senin (19/1/20).
PPK merupakan program inisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berupaya untuk menguatkan dan menumbuhkembangkan karakter positif pada setiap siswa dan stakeholder pendidikan lainnya. Program ini merupakan langkah nyata dalam mempersiapkan generasi masa depan, sehingga mereka memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan abad 21. Keberhasilan implementasi PPK tidak bisa melepaskan diri dari peran berbagai pihak terkait, sehingga pada tataran teknis, PPK dapat diimplementasikan dengan efektif.
Dikemukakan juga, bahwa abad 21 merupakan masa yang penuh tantangan. Tantangan kehidupan abad 21 memiliki perbedaan signifikan dengan tantangan abad sebelumnya. Abad ini ditandai dengan fenomena kehidupan yang masuk pada domain revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 diwarnai dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam kehidupan keseharian. Pada revolusi ini, kehidupan diwarnai dengan adanya mobilisasi pengetahuan secara cepat, murah, dan massif dengan memanfaatkan perangkat perangkat computer dan gadget. Bila fenomena pola kehidupan tersebut tidak direspons sejak dini, bangsa ini dimungkinkan akan kalah bersaing dengan bangsa lainnya. Karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut PPK pada setiap siswa harus dilakukan dalam upaya memperkuat pondasi kehidupan masa depan mereka.
“Melalui implementasi PPK, kita berupaya menyiapkan pondasi setiap siswa sehingga mereka siap dalam mengarungi kehidupan masa depan,” pungkas Imam.
Diskusi Kelompok Terpumpun Implementasi PPK diikuti oleh para fasilitator PPK jenjang SMP yang terdiri atas unsur struktural, pengawas pembina, kepala sekolah, dan guru. Mereka berdiskusi untuk menyusun peta jalan implementasi PPK dalam kerangka teknis sehingga dapat dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Dengan adanya peta jalan tersebut, arah yang dituju setiap satuan pendidikan dalam implementasi PPK memiliki kejelasan.
Pada pembukaan kegiatan, Dadang A. Sapardan, Kepala Bidang Pendidikan SMP menyampaikan bahwa berbagai langkah sosialisasi agar implementasi PPK pada jenjang SMP di Kab. Bandung Barat sudah dilakukan sejak lama. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter langkah untuk mendorong implementasinya semakin diintensifkan. Dengan demikian, PPK dapat diimplementasikan pada seluruh satuan pendidikan jenjang SMP.
Untuk mengimplementasikannya secara optimal seluruh fasilitator diharapkan dapat berperan aktif dalam menyusun konsep pada tataran teknis, sehingga PPK dapat diterapkan dengan mudah oleh satiap satuan pendidikan. Karena itu, kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun tersebut diharapkan dapat melahirkan konsep dan peta teknis implementasinya.
“Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun fasilitator PPK diharapkan dapat melahirkan konsep implementasi teknis yang sesuai dengan karakter Kab. Bandung Barat,” ungkap Dadang di hadapat fasilitator yang hadir dalam kegiatan tersebut.***
Berita : DasARSS
