KOLABORASI TRIPUSAT PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MIKRO

Dadang A. Sapardan

(Kepala Bidang Pembinaan SD, Disdik Kab. Bandung Barat)

Pendidikan menjadi satu bagian terpenting dalam pembangunan yang dapat berperan serta dalam mewarnai perkembangan sebuah bangsa. Salah satunya, penerapan kebijakan pendidikan menjadi kekuatan pengembangan bangsa. Lewat kebijakan yang diterapkan kekuatan bangsa dapat terukur. Bangsa yang memiliki tingkat pendidikan yang tergolong baik akan menjadi bangsa yang diperhitungkan dalam kancah kehidupan dunia.

Kenyataan seperti itu bisa terjadi karena kebijakan pendidikan yang berkualitas dapat secara langsung mendongkrak kualitas sumber daya bangsa itu sendiri. Dalam hal ini, pendongkrakan yang paling nyata adalah terhadap sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini ibarat gerbong kereta karena lewat peningkatan sumber daya manusia  maka sumber daya lainnya yang dimiliki oleh bangsa tersebut akan terangkat pula. Melalui kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sebuah bangsa, sumber daya lainnya, dalam hal ini sumber daya alam akan termanfaatkan dengan baik dan memiliki nilai jual yang lebih di kancah kehidupan dunia.

Akan halnya dengan kehidupan  saat ini, pendidikan pun memegang peranan yang cukup signifikan dalam rangka peningkatan performa sebuah bangsa. Dalam era persaingan global ini pendidikan menjadi salah satu bagian terpenting yang dapat dijadikan modal persaingan. Kualitas hasil pendidikan yang diterapkan oleh sebuah negara akan dapat menentukan performa negara tersebut dalam kancah kehidupan dunia.

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak begitu cepatnya. Perubahan yang dilatarbelakangi oleh perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi ini terasa sekali adanya. Berbagai masalah kehidupan yang ada mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai solusinya. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah tidak bisa dianggap angin lalu. Kemampuan untuk memanfatkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentu harus didasari oleh kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Guna menghadapi permasalahan yang akan dihadapi –baik masa kini maupun masa mendatang—kepemiliki ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat mutlak harus menjadi prioritas. Kenyataan itu bisa terjadi karena kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, kearifan sebuah bangsa dalam mempersiapkan dirinya dalam kancah persaingan global akan terlihat dari kebijakan bangsa tersebut dalam mendudukan dirinya sebagai bangsa yang melek ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan diterapkannya. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan harus melewati prosedur yang jelas. Dalam hal ini harus direncanakan secara matang, memiliki arah yang jelas, dilakukan secara intensif, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisian.

Menelaah perkembangan pendidikan di negara ini, kita melihat begitu banyak fenomena yang mengarah pada perubahan kebijakan. Fenomena tersebut tentunya memiliki sasaran yang sama yaitu menjadi sarana dalam meningkatkan performa out put pendidikan yang pada akhirnya akan melahirkan performa sumber daya manusia Indonesia yang dapat di andalkan dalam kehidupan global ini.

Manajemen Berbasis Sekolah

Saat ini, bangsa Indonesia tengah menghadapi fenomena yang cukup dinamis. Berbagai kebijakan, baik politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain  sedang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tidaklah setengah-setengah tetapi cukup fundamental.

Dalam kebijakan pendidikan, perubahan pun terjadi di sana-sini. Berbagai kebijakan tentang sistem pendidikan terus-menerus digulirkan oleh pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan tersebut jelas sekali berjihad untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan sehingga akan menghasilkan sebuah sosok out come pendidikan yang dapat disodorkan dalam persaingan global.

Salah satu perubahan kebijakan sistem pendidikan yang sangat fundamental tersebut adalah penerapan manajeman berbasis sekolah. Upaya untuk menerapkan konsep ini dilatarbelakangi oleh kenyataan manajeman pendidikan yang selama beberapa waktu ke belkang kurang menguntungkan bagi peningkatan kualitas out put pendidikan. Padahal, jika melihat kenyataan kehidupan, pendidikan merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan implementasi dari kebijakan pemberian otonomi terhadap institusi teknis pendidikan, dalam hal ini sekolah. Penerapan manajeman berbasis sekolah ini ditandai denga pemberian ruang yang lebih luas terhadap sekolah dalam menentukan berbagai kebijakan yang akan diterapkannya. Penerapan kebijakan ini tentu saja dengan tidak melepaskan diri dari peran serta masyarakat sekitar beserta orang tua siswa. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang akan diterapkan di sekolah merupakan sebuah  formula yang memiliki korelasi dengan kebutuhan sekolah tersebut. Melalui formula yang jelas dan berkorelasi dengan kenyataan kontekstual, kebijakan tersebut akan lebih mengarah pada konsep kebijakan yang memang benar-banar dibutuhkan. Lewat penerapan kebijakan sekolah ini, terjadi konsekwensi yang harus dihadapi oleh sekolah tersebut, yaitu mereka—pihak sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa—harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu,  mereka pun harus bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat yang terlahir dari kebijakan yang diterapkannya.

Prinsip yang melandasi penerapan manajemen berbasis sekolah ini adalah sekolah memiliki kewenangan luas dalam menentukan kebijakan yang berkenaan dengan sekolah tersebut. Jelas sekali bahwa sekolah harus memiliki kemampuan dalam menggali, memanfaatkan, serta mengerahkan berbagai sumber daya yang ada, baik sumber daya yang dimiliki sekolah, maupun sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dan orang tua siswa. Secara lebih gamblang, sekolah harus mampu menafsirkan berbagai kebijakan pendidikan makro yang digariskan oleh pemerintah dan memahami fenomena kondisi kontekstual lingkungan sekitar. Kedua hal tersebut harus menjadi sebuah bekal yang sinergi sehingga dapat menjadi formula lahirnya kebijakan mikro pendidikan yang akan diterapkan di sekolah. Kebijakan mikro tersebut terimplementasi dalam bentuk program-program prioritas yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan visi dan misi sekolah.

Kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung penentuan dan penerapan berbagai kebijakan pendidikan di sekolah. Jelas sekali, sekolah –bersama dengan para pemangku kepentingan—harus memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program mikro pendidikan yang akan diterapkannya. Muara dari penerapan berbagai kebijakan tersebut adalah sekolah harus melakukan akuntabilitas tentang berbagai kebijakannya.

Jelas sekali bahwa manajeman berbasis sekolah menuntut kebersamaan dari pihak sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa. Ketiga unsur tersebut harus memiliki visi yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Implementasi kesamaan visi dari ketiga unsur tersebut adalah dukungan terhadap penerapan kebijakan mikro pendidikan di sekolah  Konsekwensi dari itu adalah ketiganya harus aktif dan dinamis dalam menggerakkan perjalanan sekolah sehingga menuju pada sasaran yang telah digariskan—lahirnya out put, bahkan out comes pendidikan yang berkualitas, sehingga akan turut andil dalam persaingan global.

Dipandang dari strategi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, terdapat 4 (empat) tahapan yang harus dilakukan. Keempat tahapan tersebut akan dapat dilakukan bila mendapat dukungan berbagai pihak, yaitu: masyarakat, siswa, guru, staf, dan para pemangku kepentingan lainnya.. Pertama, penyusunan basis data dan profil sekolah yang lebih representatif, akurat, valid, dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, dan staf), serta keuangan. Kedua, melakukan evaluasi diri untuk menganalsis kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, dan kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil yang dicapai siswa. Ketiga, Berdasarkan analisisnya, sekolah harus mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan visi, misi, dan  strategi. Keempat, Berdasarkan visi, misi, dan strategi tersebut, sekolah bersama masyarakat dan orang tua siswa merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek disertai dengan anggarannya. Program tersebut memuat semua aktifitas yang akan dilaksanakan. Perencanaan program ini harus mencakup indikator yang akan dicapai, misalnya: peningkatan nilai ujian sekolah, perolehan prestasi dalam berbagai bidang, dan indikator lainnya.

Penerapan manajeman berbasis sekolah memiliki jihad untuk memandirikan sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan. Terdapat berbagai karakteristik dari konsep Manajeman Berbasis Sekolah ini, yaitu:

1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib;

2) sekolah memiliki visi dan misi pencapaian kualitas yang ingin dicapai;

3) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat;

4) adanya ekspektasi tinggi dari personel sekolah untuk berprestasi;

5) adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus;

6) adanya pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai aspek akademik, adminsitratif, dan pemanfaatannya guna perbaikan kualitas;

7) adanya komunikasi dan dukungan yang intensif dari masyarakat dan orang tua siswa.

Berdasarkan paparan di atas, jelas sekali bahwa penerapan manajeman berbasis sekolah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong ranah pendidikan ke arah kemajuan. Lewat pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh sekolah sebagai pelaksana teknis pendidikan, terdapat harapan besar yaitu terjadinya penerapan kebijakan yang efektif  di sekolah. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan merupakan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan kontekstual sekolah itu sendiri.

Simpulan

Manajemen berbaisis sekolah merupakan sebuah implementasi dari penerapan desentralisasi pendidikan. Konsep ini jelas sekali merupakan pemberian otonomi pada pelaksana teknis pendidikan. Pihak sekolah diberi keleluasaan untuk menggali, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan terhadap sekolahnya. Dengan kata lain, terjadi self service dalam pengelolaan pendidikan di tingkat pelaksana teknis.

Melihat hakikat penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ini, maka akan ditemukan arah yang ingin dicapai. Pertama, ada upaya yang begitu jelas untuk menarik peran-serta masyarakat dan orang tua siswa dalam ranah pendidikan. Peran-serta dari masyarakat dan orang tua siswa, selain dalam bentuk finansial—seperti yang selama ini terjadi—juga dalam bentuk pemikiran. Kedua, mengarah pada jihad pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas out put pendidikan, bahkan out comes pendidikan.

Adalah sebuah upaya yang tak bermakna, mana kala manajemen berbasis sekolah ini hanya sebatas konsep. Karena itu, penerapannya membutuhkan peran-serta yang begitu intens dari berbagai pihak, orang tua, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pemaknaan konsep manajemen berbasis sekolah ini dikembalikan lagi kepada seluruh pemangku kepentingan, ada atau tidak kepedulian mereka untuk berupaya dalam peningkatan kualitas pendidikan di lingkungannya? ****Disdikkbb-DasARSS.