PERCEPAT PENYUSUNAN RKAS-P, BIDANG SMP LAKUKAN TELEMEETING

NGAMPRAH-(NEWSROOM)-Guna mempercepat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKAS-P) Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat laksanakan telemeeting yang diikuti seluruh operator sekolah jenjang SMP di Kab. Bandung Barat. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk paparan dan diskusi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penganggaran pada RKAS yang disesuaikan dengan kondisi rill sekolah pada saat ini.

Kepala Bidang Pendidikan SMP, Dadang A. Sapardan dalam pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa pertemuan virtual tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh para operator sekolah dengan merancang RKAS Perubahan. Tuntutan untuk segera terbuatkannya RKAS Perubahan terutama diharapkan pada sekolah negeri. Sesuai dengan regulasi yang berlaku penganggaran pada sekolah negeri harus dituangkan dalam anggaran Dinas Pendidikan.

“Selepas pelaksanaan virtual ini, seluruh operator agar segera berkoordinasi dengan kepala dan bendahara sekolah masing-masing untuk menuntaskan penyusunan RKAS-P,” ungkap Dadang di hadapan seluruh peserta telemeeting yang diikuti oleh para operator dan beberapa orang kepala sekolah, Jum’at (25/09/20).

Selanjutnya disampaikan pula bahwa perubahan penyusunan RKAS merupakan kegiatan rutin tahunan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah karena dalam perjalanan selama hampir setaun, setiap sekolah mengalami perubahan jumlah siswa sebagai dasar perhitungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perubahan bisa terjadi karena adanya siswa yang mutasi, baik mutase masuk ataupun keluar. Bahkan, perubahan yang cukup signifikan terjadi pada tahun pelajaran baru yang diawali dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bisa jadi, setelah pelaksanaan PPDB terjadi penambahan atau pengurangan siswa pada setiap sekolah penerima dana BOS. Untuk itu, dasar penetapan jumlah siswa yang jadi patokan penyusunan RKAS-P ini adalah hasil cut off oleh Kemendikbud pada tanggal 31 Agustus 2020 yang dituangkan dalam Aplikasi RKAS.

“Untuk memastikan jumlah siswa yang menjadi dasar perhitungan RKAS-P, seluruh sekolah agar mengacu pada data yang tertuang dalam ARKAS,” urai Dadang.

Sri Heryani, Kepala Seksi Kesiswaan SMP yang menangani pengelolaan BOS menyampaikan bahwa seluruh sekolah harus berburu dengan waktu karena data RKAS-P akan segera disahkan. Tuntutan kecepatan penyelesaian RKAS-P tersebut terutama bagi sekolah negeri. Sekalipun demikian, sekolah swasta pun bukan harus berleha-leha tetapi harus cepat pula melakukan penyusunan RKAS-P.

“Seluruh unsur yang terlibat dalam penyusunan RKAS-P ini harus bergerak cepat guna menyelesaikan penyusunannya,” ungkap Sri saat dimintai komentarnya perihal pelaksanaan kegiatan telemeeting tersebut.

Selanjutnya disampaikan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh operator sekolah yang telah memandu dan menjadi peserta pada kegiatan telemeeting tersebut. Pelaksanaan telemeeting yang diselenggarakan lebih mengarah pada konsultasi tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh operator sekolah, sehingga dalam forum tersebut didiskusikan berbagai pemecahan masalahnya.

Telemeeting yang diselenggarakan lebih mengarah pada bentuk konsultasi atas berbagai permasalahan yang dihadapi operator sekolah, sehingga narasumbernya pun adalah operator sekolah yang memiliki pemahaman lebih akan pengelolaan ARKAS” pungkasnya.***

Berita: DasARSS