Sekolah Harus Responsif Terhadap Implementasi PPK

NGAMPRAH-DISDIK-Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat, Imam Santoso M.R. menyampaikan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) perlu direspons oleh setiap sekolah karena PPK mengarah pada upaya mendorong seluruh pemangku kepentingan guna mengadakan perubahan pola pikir dan cara bertindak. Pada hakikatnya, PPK tidak saja dimaksudkan untuk melakukan perubahan pada setiap siswa, melainkan merupakan program komprehensif yang mengarah pada seluruh pelaku pendidikan. Kepemilikan karakter yang baik akan menjadi modal semua pihak dalam kehidupan. Karena itu, sekolah sebagai ujung tombak pendidikan dituntut untuk responsif terhadap implementasi PPK

“Seluruh sekolah di Kab. Bandung Barat harus responsif dalam mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter,” ujar Imam dalam komentarnya terkait dengan pelaksanaan Training Need Analysis Program PPK yang dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai dengan 22 September 2018 pada beberapa sekolah di Kab. Bandung Barat.

Disampaikan pula bahwa kepala sekolah akan mendapat kesulitan untuk dapat mengimplementasikan kedisiplinan terhadap setiap guru, manakala dirinya tidak menunjukkan sikap demikian. Begitu pula dengan guru, mereka tidak akan dapat mengimplementasi penguatan karakter tertentu, ketika karakter tersebut tidak menjadi bagian yang dimiliki guru dimaksud. Karena itu, PPK tidak bisa dimaknai sebagai program yang harus diimplementasikan secara parsial. PPK merupakan program komprehensif yang harus menyentuh seluruh unsur sekolah.

Dengan demikian, seluruh unsur sekolah harus memahami lima nilai utama karakter yang merupakan program PPK. Kelima nilai utama tersebut adalah religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Kelimanya hanya akan menjadi program yang tidak memiliki nilai guna, ketika tidak direspons positif oleh seluruh unsur sekolah.

“Seluruh unsur sekolah harus memahami secara mendalam terkait dengan konsep PPK serta mengimplementasikannya di sekolah masing-masing,” ungkap Imam menutup pembicaraannnya.

Dalam Koordinasi Perencanaan Kegiatan yang dihadiri tim pelaksana Training Need Analysis Program PPK dan kepala sekolah, guru, serta pengurus komite sekolah, Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, Jalaludin mengungkapkan bahwa Training Need Analysis Program PPK merupakan program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat. Dinas Pendidikan selaku pelaksana teknis bidang pendidikan di Kab. Bandung Barat memiliki tanggung jawab untuk merespons dan memfasilitasi program tersebut. Training Need Analysis Program PPK dilaksanakan dengan menerjunkan empat orang pelaksana, dua orang dari LPMP dan dua orang dari Dinas Pendidikan. Seluruh pelaksana Training Need Analysis Program PPK melakukan visitasi faktual pada tiga sekolah yang ditunjuk, yaitu SDN 1 Kayu Ambon Lembang, SMPN 3 Parongpong, dan SDN 1 Cipongkor. Para pelaksana ditugasi untuk memotret kondisi rill yang terjadi pada setiap sekolah sasaran.

“Dinas Pendidikan sangat menyambut baik kegiatan Need Analisis PPK yang dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat, sehingga kegiatan yang dilakukan ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kab. Bandung Barat,” pungkas Jalaludin di depan seluruh peserta yang hadir pada koordinasi perencanaan kegiatan.—DasARSS.