SALING JAGA


Dadang A. Sapardan
(Kabid Pembinaan SD, Disdik Kab. Bandung Barat)

Suatu malam, seorang teman bertandang ke rumah untuk mengajak ngobrol ringan. Selama ini dia sering datang ke rumah untuk ngobrol ringan tentang berbaga topik. Malam itu obrolan berkembang sekitar pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) yang telah dilaksanakan pada berbagai jenjang pendidikan. Dalam obrolan terungkap bahwa anaknya mengalami demam saat akan mengikuti PTMT hari pertama. Sekalipun anaknya tetap berkeinginan untuk mengikuti PTMT hari pertama, sebagai antisipasinya, dia melarang anaknya untuk berangkat ke sekolah. Larangan dilakukan dengan harapan anaknya segera sehat sehingga dapat segera mengikuti pelaksanaan PTMT.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) mengungkapkan bahwa pada umumnya kabupaten/kota di Jawa Barat berada dalam kriteria Level 3 ke bawah. Berkenaan dengan itu, satuan pendidikan pada daerah kategori Level 3 ke bawah sudah dapat melaksanakan PTMT. Pada Inmendagri terungkap bahwa daerah dengan kriteria Level 3 ke bawah, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh.Sekalipun demikian, kapasitas maksimal yang ditoleransi hanyalah 50% (lima puluh persen) untuk beberapa satuan pendidikan tertentu.

Rujukan utama pelaksanaan PTMT pada setiap satuan pendidikan adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Regulasi tersebut secara eksplisit mengungkapkan berbagai syarat dan prosedur yang harus ditempuh oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PTMT di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Untuk membuka kran pelaksanaan PTMT, pemerintah diliputi dengan kekhawatiran akan lahirnya satuan pendidikan sebagai cluster baru penyebaran Covid-19. Kekhawatiran tersebut ternyata terjadi pada beberapa satuan pendidikan di beberapa daerah. Satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTMT harus segera menghentikan pelaksanaannya setelah terdapat salah satu warga satuan pendidikannya terkonfirmasi Covid-19. Penghentian dengan segera terkait pelaksanaan PTMT ini merupakan implementasi pada Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang menjadi dasar pelaksanaan PTMT.

Menyikapi fenomena demikian, upaya yang harus segara dilakukan oleh setiap satuan pendidikan di bawah arahan Satgas Covid-19 adalah lebih mengetatkan pelaksanaan PTMT. Berpegang teguh terhadap upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan di tengah penunaian hak setiap siswa untuk tetap bertumbuh dan berkembang melalui proses pembelajaran memang merupakan langkah berat dan beresiko. Untuk mencapai kedua harapan yang paradoks tersebut perlu disikapi dengan bijaksana, perhitungan matang, dan penuh dengan kedisiplinan.

Guna mengurangi lebih banyaknya kemunculan satuan pendidikan sebagai cluster penyebaran Covid-19, setiap satuan pendidikan agar tidak henti untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan dalam penerapan PTMT. Kebijakan yang paling urgen untuk diimplementasikan secara terstruktur, sistematis, dan masiv adalah menyosialisasikan kepada setiap warga satuan pendidikan terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sosialisasi dimaksudkan agar warga satuan pendidikan memahami secara komprehensif berbagai upaya yang harus dilakukan guna menekan satuan pendidikan agar tidak menjadi cluster penyebaran Covid-19.

Dalam Surat Keputusan Bersama 4 Menteri diungkapkan bahwa setiap satuan pendidikan harus membentuk satuan tugas penanganan Covid-19. Satuan tugas tersebut terdiri atas tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang; tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; serta tim pelatihan dan humas. Implementasi sosialisasi terhadap warga satuan pendidikan menjadi kewenangan yang diemban oleh tim pelatihan dan humas. Karena itu, pemberian pemahaman terhadap warga satuan pendidikan menjadi tugas dari tim pelatihan dan humas. Tim ini harus terus melakukan sosialisasi dengan menggunakan berbagai kanal informasi.

Dalam konteks ini, tim pelatihan dan humas harus melakukan sosialisasi terhadap orang tua dan siswa terkait dengan upaya mereka untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran dari orang tua dan siswa untuk memberi perhatian ekstra terhadap keikutsertaan PTMT dalam kondisi sehat, harus terus dibangun. Orang tua dan siswa harus mengurungkan niat guna mengikuti PTMT ketika berbagai situasi dengan resiko tinggi mendera mereka, seperti: adanya gejala demam, batuk kering, dan kelelahan; memiliki kondisi comorbid yang tidak terkontrol; tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak; memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah dengan tingkat resiko penyebaran Covid-19 yang tinggi; serta mengalami kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi Covid-19.

Ketika mengalami situasi dengan resiko seperti itu, para orang tua diwajibkan untuk melarang setiap anaknya untuk mengikuti PTMT dalam rentang waktu tertentu. Alternatif lain yang harus diambil adalah mendorong anaknya guna mengikuti PJJ yang diselenggarakan satuan pendidikan. Kesadaran ini harus terus dihembuskan dan dibangun oleh tim pelatihan dan humas dalam upaya menjaga agar satuan pendidikan tidak menjadi cluster penyebaran Covid-19.

Pemberian pemahaman akan perlunya penerapan protokol kesehatan yang ketat tersebut tidak semata pada orang tua dan siswa, tetapi harus pula disampaikan kepada seluruh warga satuan pendidikan. Ketika warga satuan pendidikan mengalami kondisi yang sama, mereka pun harus mengurungkan niat untuk berperan serta dalam pelaksanaan PTMT. Barangkali yang perlu ditekankan kepada setiap warga satuan pendidikan adalah memberi pemahaman bahwa mereka harus menjaga diri agar tidak tertulari serta menjaga diri agar tidak menularkan.

Alhasil, tim pelatihan dan humas ini harus terus melakukan sosialisasi secara terstruktur, sistematis, dan masiv kepada setiap warga satuan pendidikan dalam upaya menekan resiko lahirnya satuan pendidikan sebagai cluster penyebaran Covid-19. Setiap warga satuan pendidikan harus diberi pamahaman agar mereka saling jaga, tidak tertulari atau menularkan. ****Disdikkbb-DasARSS.

CLUSTER DI TENGAH PTMT

Dadang A. Sapardan

(Kabid Pembinaan SD, Disdik Kab. Bandung Barat)

Sejak dibukanya kran pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) pada berbagai jenjang pendidikan, bermunculan beberapa cluster penyebaran Covid-19 pada berbagai satuan pendidikan. Kemunculan satuan pendidikan sebagai cluster penyebaran Covid-19, tidak ayal menjadi tranding topik pada berbagai media. Menyikapi fenomena tersebut, beberapa pejabat pemerintahan—gubernur dan bupati/walikota—telah menyampaikan statement bahwa satuan pendidikan yang menemukan salah satu warganya terindikasi terpapar Covid-19 harus segera menghentikan pelaksanaan PTMT dan melakukan 3T secara detail—tracing, testing, dan treatment terhadap setiap warga satuan pendidikan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang sudah mengalami trend penurunan, pemerintah membuka ruang pada daerah dengan kategori Level 3 ke bawah untuk melaksanakan PTMT. Pada regulasi dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) ditetapkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat berada dalam kriteria Level 3 ke bawah. Beberapa kabupaten/kota yang terkategori Level 3 ke bawah sudah dapat membuka kran pelaksanaan PTMT pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Pemberian kewenangan pelaksanaan PTMT tersebut dilatarbelakangi oleh diktum pada Inmendagri yang mengungkapkan bahwa pada daerah dengan kriteria Level 3 ke bawah, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh, dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) untuk beberapa satuan pendidikan tertentu.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menjadi rujukan utama pelaksanaan PTMT oleh setiap satuan pendidikan. Regulasi tersebut secara eksplisit mengungkapkan berbagai syarat dan prosedur yang harus ditempuh oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PTMT di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pelaksanaan PTMT pada satuan pendidikan dipersyaratkan dengan berbagai ketentuan yang sangat ketat, terutama kondisi daerah masing-masing terkait dengan pandemi Covid-19. Dengan kata lain, keterlaksanaan PTMT menjadi kewenangan masing-masing daerah atas dasar kajian komprehensif terhadap perkembangan pandemi Covid-19.

Mengacu para regulasi yang diberlakukan, berbagai ketentuan yang membatasinya harus dipenuhi dalam upaya menjaga kesehatan dan keselamatan setiap warga satuan pendidikan—siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan PTMT di antaranya mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk meng-in put kondisi nyata satuan pendidikan dalam Daftar Periksa yang terdapat pada Dapodikdasmen, mempersyaratkan guru dan tenaga pendidik sudah divaksin, mempersyaratkan izin dari orang tua, serta berbagai persyaratan lainnya.

Keterlaksanaan PTMT pada satuan pendidikan, tidak terlepas pula dari dorongan para orang tua dan siswa. Telah lebih dari 1,5 tahun lamanya para siswa harus berkonsentrasi di rumah untuk melaksanakan belajar dari rumah (BdR) dengan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ). Keinginan para orang tua dan siswa ini bisa dipahami karena dimungkinkan mereka sudah jenuh mengikuti pelaksanaan BdR dengan pola PJJ. Kuatnya keinginan agar satuan pendidikan segera melaksanakan PTMT pun bisa dipicu dengan pemahaman bahwa indikator terselenggaranya proses pembelajaran adalah adanya interaksi langsung antara siswa dengan guru dalam kegiatan PTM. Bahkan, pelaksanaan PJJ yang menjadi alternatif pembelajaran di tengah pandemic Covid-19 tidak dapat menutup lahirnya learning loss.

Untuk membuka kran pelaksanaan PTMT, pemerintah diliputi dengan kekhawatiran akan lahirnya satuan pendidikan sebagai cluster baru penyebaran Covid-19. Fenomena demikian tidak saja mendera pemerintah—termasuk di dalamnya para pemangku kebijakan pendidikan—tetapi mendera pula oleh pihak lainnya yang paranoid dengan penyebaran Covid-19.

Kekhawatiran tersebut ternyata terjadi pada satuan pendidikan di beberapa daerah. Beberapa satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTMT harus segera menghentikan pelaksaannya karena terdapat salah satu warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19. Penghentian dengan segera terkait pelaksanaan PTMT ini merupakan implementasi pada Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang menjadi dasar pelaksanaan PTMT.

Menyikapi fenomena demikian, upaya yang harus segara dilakukan oleh setiap satuan pendidikan di bawah arahan Satgas Covid-19 adalah lebih mengetatkan pelaksanaan PTMT. Berpegang teguh pada prinsip penunaian hak setiap siswa untuk tetap bertumbuh dan berkembang melalui proses pembelajaran menjadi dasar pelaksanaan PTMT. Namun, prinsip lain yang harus mendapat perhatian dari setiap pemangku kepentingan adalah upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan—termasuk di dalamnya seluruh siswa.

Guna mengurangi lebih luasnya kemunculan satuan pendidikan sebagai cluster penyebaran Covid-19 di antaranya mendorong setiap warga satuan pendidikan agar melakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M secara konsisten—mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Melakukan sosialisasi lebih masiv terhadap seluruh orang tua dan siswa terkait penerapan protokol kesehatan dalam proses keberangkatan, pembelajaran, dan kepulangan para siswa. Bersiap untuk bertindak secara sigap dengan menghentikan PTMT minimal selama 3 hari, manakala salah satu warga pada satuan pendidikan terpapar Covid-19.

Alhasil, dalam konteks mengurangi lahirnya satuan pendidikan sebagai cluster baru penyebaran Covid-19, berbagai pemangku kepentingan harus disiplin dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Selain itu, menyikapi dengan sigap ketika salah seorang warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19. ****Disdikkbb-DasARSS.

HARMONI

Oleh: Dra. Efni Iriani, M.Pd

(Kepala SMPN 3 Parongpong)

Bukan tugas mudah untuk memajukan satuan pendidikan. Diperlukan kerja keras, inovasi, partisipasi serta kerjasama dari semua pihak. Semua komponen harus besinergi.

Indahnya Musik

Menonton pertunjukan musik adalah hal yang menyenangkan. Bukan cuma mendapat suguhan musik yang indah, kita juga bisa melihat penampilan dari para pemainnya. Jika kita amati tampilan orkestra atau konser musik tersebut, tentunya akan melihat sebuah pagelaran atau perhelatan aneka alat musik yang dimainkan bersama-sama dan melahirkan sebuah perpaduan yang enak didengar bahkan mampu membawa pendengarnya melahirkan beragam emosi. Dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan sesuatu yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan kesesuaian nada yang besamaan. sehingga membentuk sebuah harmoni yang indah dan menawan.

Perpaduan alat musik yang menyatu menjadi alunan itu tidak tiba-tiba bisa begitu saja lahir. Selain harus piawai memainkannya. sudah dipastikan mereka melewati berbagai latihan atau persiapan yang matang yang dipimpin oleh seorang conductor atau pemimpin lagu yang sudah dipastikan memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni serta jeli dan peka terhadap suara alat musik. Sehingga ketika perpindahan atau yang tidak mencapai nada, telinganya sudah peka dan tahu sumber kesalahannya dimana, conductor tahu kapan harus mulai bermain dan kapan harus berhenti, dan semua mengacu kepada sebuah panduan yang disebut partitur lagu.

Dalam sebuah organisasi atau sistem, tidak jauh berbeda dengan orkestra tersebut. Pendelegasian bidang masing-masing kepada sumber daya manusia (SDM) sudah barang tentu harus dilakukan. Selain memudahkan pekerjaan, juga job description ini akan memudahkan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Mereka bekerja berdasarkan skill dan kelebihannya masing-masing. Semuanya harus sesuai koridor yang ditetapkan bersama, yaitu adanya regulasi yang menjadi pijakan serta capaian target dan tujuan bersama.

Harmoni Pendidikan

Demikian  dalam satuan pendidikan pun. Jika  diidentikan dengan pagelaran orkestra tersebut, sekolah terdiri dari beberapa elemen, yaitu kepala sekolah yang diberi amanah memimpin sekolahnya, guru dan tenaga kependidikan serta siswa yang siap diberi layanan pendidikan dan komponen orangtua serta masyarakat sebagai  komponen pendukung.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, guru memiliki tugas utama yaitu mendidik dan mengajar. Guru merupakan orang tua kedua bagi siswa karena memiliki tugas yang hampir sama dalam mendidik.

Selain menjalankan tugas dan perannya sebagai pendidik, guru juga sering diberi tugas tambahan untuk membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan managerial, seperti wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, dan sebagainya. Tugas-tugas tambahan tersebut merupakan bagian dari beban kerja guru yang memiliki ekuivalen dengan beban kerja guru. Hal ini telah diatur dalam Permendikbud tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Seperti diketahui juga, dalam Permendikbud No.12 tahun 2017 tentang Tugas Tambahan Guru, wakil kepala sekolah diberikan penghargaan sebanyak 12 jam pelajaran. Dengan  demikian beban tugas guru sebagai wakil kepala sekolah berjumlah 24 jam per-minggu.

Di sisi lain, Job description yang diberikan kepada masing-masing SDM sekolah harus dikerjakan sesuai bidangnya masing-masing. Tentu kiranya para guru yang diberi tugas tambahan itu sudah melalui pengamatan serta penilaian pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, dengan melihat kelebihannya di bidang tertentu atau menguasai serta bertanggung jawab dalam bidang yang diembannya.

Sementara itu, peran kepala sekolah sebagai conductor tentu diharapkan peka saat membawa satuan pendidikannya mau dibawa kemana sesuai dengan visi dan misi sekolah. Termasuk guru yang diberi tugas tambahan. Mereka harus memainkan peran dan tanggung jawabnya sesuai job deskripsinya. Bukan melakukan pekerjaan yang di luar jalur, karena itu merupakan penyimpangan.

Selanjutnya, mereka bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, karena sejatinya prinsip utama adalah mencapai tujuan bersama. Harmoni akan terwujud jika semua menyadari peran dan tanggungjawabnya dan bekerja dengan penuh kesadaran sesuai regulasi serta ikhlas dan semata-mata ibadah untuk mencapai ridlo Allah Swt.

Simpulan

Akhirnya, peran dan aturan yang jelas, serta tujuan yang akan dicapai diibaratkan sebuah partitur lagu dalam orkestra. Semua tunduk dan mematuhi regulasi yang berlaku. Pucuk pimpinan, pembantu pekerjaan pimpinan sampai kepada yang dipimpinnya, semuanya harus  jelas.

Aturan yang menjadi dasar dan acuan organisasi, ada yang sifatnya normatif yang tidak bisa dubah karena sangat mengikat bersama seluruh sistem, atau ada yang merupakan kesepakan bersama dalam oranisasi/sistem/satuan pendidikan tersebut. Namun, yang paling pokok adalah semua mematuhi aturan tersebut dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Adalah bukan tugas mudah untuk memajukan sekolah. Diperlukan kerja keras, inovasi, partisipasi serta kerjasama dari semua pihak. Semua komponen harus besinergi. Satukan gerak langkah dan bergandengan tangan agar menjadi harmoni menciptakan pendidikan yang layak untuk mencetak siswa yang berkualitas sesuai amanat Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003.***

FORMULASI PENGUATAN KARAKTER

Dadang A. Sapardan

(Kabid Pembinaan SD, Disdik Kab. Bandung Barat)

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pendidikan dibuat terperanjat oleh fenomena yang terjadi saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan rumah sebagai tempat pelaksanaan pembelajaran. Fenomena yang dimaksud adalah peningkatan penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa siswa. Penyimpangan yang terjadi mengarah pada degradasi karakter siswa sebagai akibat dari tidak intensifnya pembelajaran yang dilaksanakan.

Adakah yang salah dengan penerapan kebijakan pendidikan kita saat ini? Tentunya pertanyaan itu patut dilontarkan karena fenomena degradasi karakter telah tersaji di depan mata. Sekalipun demikian, penggeneralisasian adanya kesalahan penerapan kebijakan pendidikan yang diterapkan tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai penyebabnya. Selain itu, masih banyak pula keberhasilan dari penerapan kebijakan pendidikan yang tersaji dari berbagai pihak, terutama. Penyimpangan karakter tersebut masih bersifat kasuistis, tidak terjadi pada cakupan yang luas.

Terkait dengan permasalahan di atas, langkah yang harus dilakukan adalah meninjau dan memperkuat kebijakan pendidikan pada setiap satuan pendidikan saat pembelajaran dilaksanakan dengan pola jarak jauh. Kenyataan saat ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan terlalu berat sebelah, lebih menitikberatkan pada penguatan ranah kognitif, sehingga ranah afektif dan psikomotor kurang mendapat sentuhan optimal. Karena itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mencari formulasi pemasivan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai upaya menyentuh ranah afektif di tengah keterbatasan yang berlangsung. Langkah ini perlu dilakukan guna mengurangi merebaknya penyimpangan karakter siswa.

Penguatan Pendidikan Karakter

Menelaah beberapa pemikiran yang berseliweran melalui media sosial dan media lainnya, terkait dengan tipologi outcomes pendidikan, sedikitnya ditemukan dua tipikal outcomes pendidikan dalam mengimplementasikan setiap program terhadap setiap siswanya. Pertama, tipikal yang mendidik siswa untuk menjadi insan ‘knowing’. Kedua, tipikal yang mendidik siswa untuk menjadi insan ‘being’. Pendidikan dengan tipikal pelahiran insan ‘knowing’mentreatment siswa untuk sekedar tahu pengetahuan dengan tanpa menekankan lebih jauh tentang kebermaknaan dan keterpakaian pengetahuannya oleh setiap siswa dalam lingkungan kehidupannya. Dengan demikian, saat siswa sudah memahami pengetahuan yang diberikan, maka siswa sudah dianggap selesai mengenyam pendidikan. Pendidikan dengan tipikal pelahiran insan ‘being’, memberi perlakuan yang lebih jauh. Pengetahuan yang diberikan tidak sebatas menjadi pengetahuan milik siswa, tetapi harus pula diimplementasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Dengan demikian, pasca penerimaan pengetahuan oleh siswa, mereka memiliki kewajiban untuk mampu mengimplemantasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupannya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya mengalami kristalisasi.

Akan halnya dengan penerapan pola pendidikan yang selama ini berlangsung, disinyalir bahwa pola yang diterapkan terlalu berat pada penguatan ranah kognitif (pengetahuan), sedangkan ranah afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) seakan terabaikan begitu saja. Padahal, mengacu pada regulasi pembelajaran yang harus diterapkan oleh setiap guru, mereka dituntut untuk dapat melakukan pembelajaran dengan menyentuh ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia—bahkan menjadi ujung tombak implementasi kebijakan pendidikan—di antaranya dituntut untuk menjadikan setiap siswanya agar memiliki ketiga kompetensi dimaksud yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Melalui kepemilikan ketiga kompetensi tersebut, mereka harus menjadi insan ‘being’ bukan menjadikan insan ‘knowing’ semata.

Siswa yang dititipkan oleh setiap orang tuanya ke sekolah adalah karunia Allah SWT yang tak terhingga dan tak ternilai harganya. Kepercayaan yang diberikan pada sekolah, sudah selayaknya dimanfaatkan dengan optimal melalui cara mendidik sebaik-baiknya, sehingga mereka akan dapat bertumbuh menjadi generasi tangguh yang akan dapat berkiprah pada kehidupan masa depan mereka. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberi penguatan kompetensi sikap melalui penguatan pendidikan karakter terhadap setiap siswa, selain tentunya penguatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ketiga ranah tersebut harus mendapat sentuhan yang proporsional dari setiap sekolah dalam melaksanakan pembelajaran.

Penyadaran akan pentingnya perhatian optimal kepada siswa dari setiap sekolah perlu terus didorong. Kesadaran akan pentingnya perhatian terhadap anak yang tengah berada pada masa bertumbuh dan berkembang itu patut menjadi core dalam pola pendidikan yang diterapkan oleh sekolah. Mereka sedang berada pada moment penting dan terbaik dalam upaya pembentukan pondasi kehidupan masa depannya. Melalui kekuatan dan ketangguhan fondasi yang dimilikinya, mereka diharapkan akan bertumbuh menjadi generasi harapan masa depan sehingga dapat berkiprah dan berkontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik.

Pendidikan dan pembinaan terhadap siswa merupakan kewajiban semua pihak, dalam hal ini kewajiban tri pusat pendidikan—sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan dan pembinaan sepatutnya diarahkan pula pada upaya untuk membentuk siswa sehingga akan tumbuh menjadi sosok berkualitas, yaitu sosok yang sesuai dengan visi pendidikan Indonesia. Dalam konteks kekinian mengarah terhadap tampilan sosok Profil Pelajar Pancasila.

Dalam visi pendidikan Indonesia tersurat bahwa proses pendidikan mengarah pada mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global. Visi tersebut begitu sarat dengan muatan karakter yang harus dicapai oleh setiap outcomes sekolah.

Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visi tersebut tidak akan berdampak, manakala ternihilkannya sinergitas di antara tripusat pendidikan. Sinergitas tripusat pendidikan sangatlah dituntut, agar penguatan karakter dapat diimplementasikan secara optimal terhadap setiap siswa melalui penerapan kurikuler. Karena itu, sudah selayaknya, sekolah, keluarga, dan masyarakat mensinergikan ide dan pemikiran untuk turut menumbuhkembangkan karakter siswa agar dapat mengkristal pada setiap siswa.

Implementasi penguatan pendidikan karakter ini didasari dengan pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam regulasi tersebut diungkapkan secara tersurat bahwa PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Dalam regulasi tersebut, sekolah memiliki tugas untuk melakukan penumbuhkembangan terhadap 5 (lima) nilai-nilai utama karakter yaitu: religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Kelima nilai utama tersebut merupakan aktualisasi dari Pancasila, tiga pilar gerakan nasional revolusi mental, nilai-nilai kearifan lokal, serta tantangan masa depan bangsa Indonesia.

Dalam upaya penumbuhkembangan karakter terhadap setiap siswa melalui program PPK, sekolah dituntut untuk menerapkan tiga strategi implementasi, yaitu PPK berbasis kelas, PPK berbasis budaya sekolah, serta PPK berbasis masyarakat. PPK berbasis kelas merupakan langkah pengintegrasian pendidikan karakter dalam mata pelajaran; pengotimalan muatan lokal untuk menjadi elemen penguatan karakter siswa; optimalisasi manajemen pengelolaan kelas dengan berbasis penguatan karakter; serta optimalisasi bimbingan konseling ke arah penguatan pendidikan karakter siswa. PPK berbasis budaya sekolah adalah langkah yang dilakukan untuk melakukan pembiasaan nilai-nilai karakter dalam kehidupan keseharian di sekolah; dorongan pada sekolah untuk melakukan branding sekolah; pemberian keteladanan dari pendidik, tenaga kependidikan, serta stakeholder pendidikan lainnya; penumbuhkembangan karakter pada seluruh ekosistem pendidikan; serta penguatan dan konsistensi implementasi norma, peraturan, dan tradisi sekolah. PPK berbasis masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap unsur masyarakat sekitar, termasuk di dalamnya mensinergikan program PPK, sehingga apa yang dilakukan di sekolah dilakukan pula di luar sekolah. Selain itu, implementasinya harus pula didukung dengan pelibatan masyarakat sekitar dalam menampilkan best practice mereka. Unsur masyarakat yang dimaksud di antaranya orang tua siswa, komite sekolah, dunia usaha dan dunia industri, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni, budaya, bahasa, dan sastra, serta pemerintahan setempat.

Implementasi PPK merupakan langkah yang harus mendapat dukungan optimal dari semua pihak dalam upaya penyiapan generasi masa depan bangsa. Implementasinya harus didasari dengan pemikiran bahwa pada masa mendatang, insan berkarakter baiklah yang dapat survive. Penyiapan generasi masa depan bangsa melalui penerapan PPK ini sejalan dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib r.a., “Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamanmu.”

Karena itu, alangkah eloknya bila warna pendidikan yang diterapkan oleh sekolah lebih ditekankan dan memberi penguatan terhadap penumbuhkembangan karakter setiap siswa yang pada akhirnya akan mengkristal pada diri setiap siswa. Upaya penumbuhkembangan karakter yang telah digagas oleh pemerintah melalui program Penguatan Pendidikan Karakter ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung dengan sinergitas dari unsur tri pusat pendidikan. Karena itu, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bersinergi dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter ini.

Simpulan

Fenomena yang melanda dunia pendidikan saat ini sudah sepatutnya menjadi pemicu untuk melakukan berbagai kajian guna menemukan formulasi yang tepat dalam penerapan penguatan karakter siswa. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pembenahan secara komprehensif terhadap pelaksanaan pendidikan, terutama terkait dengan penumbuhkembangan karakter pada setiap siswa. Barangkali, penerapan formulasi penguatan karakter dengan mengimplementasikan PPK secara masiv pada setiap sekolah merupakan langkah antisipasi yang harus segera dilakukan oleh setiap sekolah dengan mendapat support dari pemerintah. Langkah ini perlu dilaksanakan dengan harapan outcomes pendidikan kita akan benar-benar memiliki karakter positif yang sesuai dengan visi pendidikan Indonesia sehingga mereka bisa diandalkan dalam menyikapi kehidupan masa depannya.

Dengan demikian, pemasivan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan sekolah sebagai inisiator untuk mengajak tripusat pendidikan lainnya, perlu dilakukan agar outcomes pendidikan benar-benar optimal. Dalam konteks ini, tugas para pihak dalam tripusat pendidikan adalah melahirkan generasi masa depan yang tangguh dan berkualitas.

Paparan tersebut hanyalah sebatas saran, ide, dan pemikiran semata. implementasinya tergantung dari kemauan dan niat baik kita sebagai orang-orang yang diberi amanah serta memiliki otoritas untuk turut berkontribusi dalam melahirkan generasi masa depan yang tangguh dan berkualitas. **** Disdikkbb-DasARSS.

PLATFORM TEKNOLOGI

Dadang A. Sapardan

(Kabid Pembinaan SD, Disdik Kab. Bandung Barat)

Hari pertama pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) pada beberapa satuan pendidikan, diisi dengan monitoring atas pelaksanaannya. Di sela-sela monitoring terhadap beberapa satuan pendidikan, sempat ngobrol ringan dengan beberapa orang kepala sekolah dan guru. Obrolan ringan mengarah pada pelaksanaan PTMT yang tengah berangsung. Obrolan merambah pula pada fenomena pembelajaran dalam jaringan (daring) yang selama ini telah mewarnai implementasi pembelajaran pada sebagian besar satuan pendidikan. Bahasan berkenaan dengan kemungkinan akan berkurangnya pembelajaran melalui moda daring dengan pemanfaatan platform teknologi digital saat PTMT diberlakukan. Pada obrolan ringan itu ditekankan bahwa pemanfaatan perangkat digital dalam pembelajaran harus tetap berlangsung bahkan lebih ditingkatkan.

Sebagai respon atas penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) paling akhir yang menetapkan sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat dalam kriteria Level 3 ke bawah, beberapa kabupaten/kota sudah mulai melakukan persiapan bahkan segera menerapkan pelaksanaan PTMT. Langkah tersebut dilatarbelakangi oleh dictum pada regulasi tersebut yang mengungkapkan bahwa pada daerah dengan kriteria Level 3 ke bawah, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh, dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) untuk beberapa satuan pendidikan tertentu.

Sebagai rujukan utama implementasi PTMT pada satuan pendidikan adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Regulasi tersebut mengungkapkan secara eksplisit tentang berbagai syarat dan prosedur yang harus ditempuh oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PTMT di tengah kondisi pandemi Covid-19. Setiap daerah harus sudah menyiapkan satuan pendidikan di bawah kewenangannya guna melaksanakan PTMT. Pelaksanaan PTMT pada satuan pendidikan dipersyaratkan dengan berbagai ketentuan yang sangat ketat, terutama kondisi daerah masing-masing terkait dengan pandemi Covid-19. Dengan kata lain, untuk keterlaksanaan PTMT tersebut menjadi kewenangan masing-masing daerah atas dasar kajian komprehensif terhadap perkembangan pandemi Covid-19.

Mengacu para regulasi yang diberlakukan, PTMT dilangsungkan tidak seperti halnya PTM dalam kondisi normal. Berbagai ketentuan yang membatasinya harus dipenuhi dalam upaya menjaga kesehatan dan keselamatan siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat. Pelaksanaan PTMT di antaranya mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk meng-in put kondisi nyata satuan pendidikan dalam Daftar Periksa yang terdapat pada Dapodikdasmen, mempersyaratkan guru dan tenaga pendidik sudah divaksin, serta mempersyaratkan izin dari orang tua.

Sejalan dengan pemberlakuan pelaksanaan PTMT, pertanyaan mendasar yang menyeruak adalah akankah implementasi PTMT memberangus pembelajaran moda daring dengan pemanfaatan perangkat digital? Pertanyaan tersebut perlu diangkat karena bisa jadi dengan pemberlakuan PTMT, satuan pendidikan mulai mengendurkan semangat melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan perangkat digital. Kekhawatian akan mengendurnya semangat tersebut dimungkinkan karena bila benar-benar terjadi, pemanfaatan moment pandemi Covid-19 sebagai pemantik bagi satuan pendidikan untuk memberi perhatian besar pada pemanfaatan platform teknologi akan menjadi langkah sia-sia.

Di tengah arus revolusi industri 4.0, berbagai sektor kehidupan harus mulai menyadari bahwa pemanfaatan platform teknologi menjadi parsyarat agar dapat survive dalam kehidupan ini. Demikian pula dengan sektor pendidikan, kesadaran dan kecepatan beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tengah berlangsung harus mendapat perhatian besar. Setiap satuan pendidikan—terlepas dari adanya pandemi Covid-19 ataupun tidak—sebenarnya harus menjadi sektor pertama yang memanfaatkan platform teknologi dalam pengelolaannya. Hal itu perlu menjadi perhatian utama setiap pengelolanya karena pada satuan pendidikan tengah digembleng calon-calon penerus keberlangsungan bangsa yang harus memiliki skill dalam memanfaatkan platform teknologi.

Berkenaan dengan pemberlakuan pelaksanaan PTMT pada beberapa daerah yang ditandai dengan pembelajaran tatap muka langsung antara guru dengan siswa, ketertantangan untuk memanfaatkan perangkat digital tidak harus mengendur begitu saja. Para guru harus berupaya seoptimal mungkin memanfaatkan perangkat digital dalam proses pembelajaran yang dilaksanakannya. Bukan itu saja, pengelola satuan pendidikan selayaknya tetap berupaya meningkatkan pemanfaatan perangkat digital dalam manajemen satuan pendidikan. Melalui upaya tersebut, setiap siswa dimungkinkan memiliki skill yang mumpuni dalam pemanfaatan perangkat digital guna menyikapi fenomena keberlangsungan kehidupan masa kini dan masa depan.

Alhasil, pemberlakukan pelaksanaan PTMT pada beberapa daerah tidak menjadi alasan bagi satuan pendidikan untuk kembali pada pola lama—minimnya pemanfaatan perangkat digital dalam pembelajaran dan manajemen. Moment pemberlakuan pelaksanaan PTMT harus menjadi tantangan tersendiri bagi setiap satuan pendidikan untuk berinovasi dan berkreasi guna mamanfaatkan perangkat digital secara optimal. ****Disdikkbb-DasARSS.

RELAKSASI AWAL PTMT


Dadang A. Sapardan
(Kabid Pembinaan SD, Disdik Kab. Bandung Barat)

Menjelang pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) pada beberapa jenjang pendidikan, dilakukan penguatan berbagai unsur satuan pendidikan yang akan terlibat dalam pelaksanaannya. Penguatan dilakukan dengan moda daring melalui webinar. Webinar yang diikuti oleh banyak peserta tersebut—struktural dinas, pengawas sekolah, serta kepala sekolah dan guru—sangat hidup karena membahas perkembangan persiapan pelaksanaan PTMT yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Webinar yang diawali dengan penyampaian materi tentang persiapan PTMT sebagai pemantiknya. Selanjutnya dilakukan brainstorming terkait pencarian solusi berkenaan dengan kendala yang dihadapi pada setiap wilayah. Berbagai fenomena keberagaman strategi yang diambil terasa sekali saat brainstorming.

Sejalan dengan penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang memosisikan sebagian besar daerah di Jawa Barat dalam kriteria Level 3 ke bawah, beberapa daerah mulai melakukan persiapan pelaksanaan PTMT. Persiapan didasari oleh diktum yang termuat pada Inmendagri yang mengungkapkan bahwa pada daerah dengan kriteria Level 3 ke bawah, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh, dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) untuk beberapa satuan pendidikan tertentu.

Penerbitan Inmendagri tersebut mendapat sambutan baik dari berbagai pihak, terutama siswa dan orang tuanya. Sambutan baik dimungkinkan karena telah 1,5 tahun lamanya para siswa harus terpenjara di rumah dan lingkungan masing-masing untuk melaksanakan belajar dari rumah (BdR). Selama 1,5 tahun melaksanakan BdR telah melahirkan kejenuhan pada siswa karena mereka tidak bisa belajar bersama teman-temannya pada ruang dan waktu yang sama.

Penerapan kebijakan pelaksanaan BdR merupakan antisipasi strategis yang diambil pemerintah dalam upaya mengurangi resiko negatif dari pandemi Covid-19. Kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan termasuk di dalamnya seluruh siswa menjadi prioritas utama dalam penetapan kebijakan pada setiap satuan pendidikan. Walaupun demikian, hak setiap siswa tidak boleh dikesampingkan dan harus tetap tertunaikan yaitu hak untuk membangun tumbuh kembangnya.

Sampai saat ini perkembangan pandemi Covid-19 yang sudah mengalami trend penurunan dengan dilatarbelakangi beberapa kebijakan strategis pemerintah, di antaranya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pelaksanaan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat yang berumur di atas 12 tahun.

Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru yang menambah semangat masyarakat terutama warga satuan pendidikan untuk melaksanakan PTMT dengan cepat. Indikator dari lahirnya keinginan tersebut dilihat dari semangat siswa dan orang tua masing-masing untuk melaksanakan PTMT dengan cara mendorong satuan pendidikan guna melaksanakannya.

Berkenaan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang sudah mulai jinak, beberapa pemerintah daerah sudah melakukan kebijakan pelaksanaan PTMT pada satuan pendidikan di daerahnya masing-masing. Penerapan kebijakan ini sudah sepatutnya mendapat respon positif dari setiap satuan pendidikan. Respon positif diberikan harus tetap dalam konteks bahwa pelaksanaan PTMT bukanlah pelaksanaan PTM yang selama beberapa waktu ke belakang—sebelum pandemi Covid-19 terjadi—dilakukan pada setiap satuan pendidikan.

Pelaksanaan PTMT merupakan kebijakan yang diterapkan di tengah bencana, sehingga kepatuhan terhadap regulasi yang menjadi koridor pelaksanaannya harus mendapat perhatian utama. Kepatuhan setiap pelaksana, terutama warga satuan pendidikan terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat mulai berangkat dari rumah, saat melaksanakan pembelajaran, sampai pulang ke rumah lagi.

Dalam konteks awal pelaksanaan PTMT pada setiap satuan pendidikan, para pendidik harus pula memperhatikan sisi psikologi siswa. Mereka yang telah lebih dari 1,5 tahun terkungkung di rumah dan lingkungan sekitarnya dimungkinkan telah memiliki kebiasaan baru. Kebiasaan baru tersebut harus berubah sejalan dengan penerapan PTMT yang harus dijalani siswa. Belum lagi, terkait pemahaman dari para siswa berkenaan dengan pelaksanaan PTMT—pola pembelajaran yang berbeda dengan pola PTM yang sebelum pandemi Covid-19 mereka jalani. Pemahaman komprehensif tentang PTMT harus diberikan kepada seluruh siswa.

Karena itu, dalam awal pelaksanaan PTMT, para pendidik dituntut dapat menerapkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kondisi psikologi siswa. Para pendidik perlu melakukan relaksasi dalam pembelajaran yang dilaksanakannya, sehingga siswa tidak mengalami shock berlebihan. Relaksasi ini dibutuhkan dalam upaya pemberian pemanasan terhadap siswa sebelum melaksanakan pembelajaran dengan materi yang sesuai tuntutan kurikulum. Pada awal pelaksanaan PTMT, sebaiknya siswa tidak dijejali materi berat terlebih dahulu tetapi disuguhi sebuah suasana yang menyenangkan bagi mereka sebagai bagian dari keberpihakan pendidik kepada mereka.

Alhasil, dalam menyikapi pemberlakuan pelaksanaan PTMT, setiap pendidik harus mengedepankan keberpihakan pada sisi psikologi siswa dengan melakukan relaksasi. Pemberian relaksasi ini dilakukan dalam upaya menghindarkan diri dari lahirnya shock berlebihan pada siswa karena harus mengikuti pelaksanaan PTMT. ****Disdikkbb-DasARSS.

KEKHAWATIRAN DI TENGAH PTMT


Dadang A. Sapardan
(Kabid Pembinaan SD, Disdik Kab. Bandung Barat)

Menjelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT), dilakukan webinar yang melibatkan para kepala sekolah, pengawas, dan unsur struktural dinas. Webinar yang diikuti oleh banyak peserta tersebut cukup hidup karena membahas perkembangan kekinian, terutama persiapan pelaksanaan PTMT. Webinar yang diawali dengan penyampaian materi sebagai pemantik sangat hangat dan menarik, terutama terkait dengan berbagai persiapan yang dilakukan oleh berbagai pihak di wilayahnya masing-masing. Fenomena keberagaman strategi yang diambil terasa sekali saat brainstorming dari seluruh peserta webinar. Simpulan dari webinar mengarah pada pemahaman kolektif terkait dengan pelaksanaan PTMT yang segera akan dilakukan pada semua jenjang pendidikan.

Sejalan dengan merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan regulasi yang melarang setiap warga masyarakat melakukan berbagai aktivitas yang dapat menjadi pemicu merebaknya pandemi Covid-19. Pelarangan melanda pula pada sektor pendidikan. Semua satuan pendidikan dilarang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM), sehingga praktis sebagian besar satuan pendidikan menghentikan pelaksanaan PTM. Sebagai antisipasi agar keberlangsungan geliat pembelajaran tidak terhenti begitu saja, satuan pendidikan diarahkan untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah (BdR). Kegiatan BdR inilah yang selama ini mewarnai dinamika pembelajaran pada satuan pendidikan, sehingga seluruh siswa tidak benar-benar berhenti melaksanakan pembelajaran.

Penerapan kebijakan pelaksanaan BdR dilatarbelakangi dengan upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip utama saat pandemi Covid-19. Kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan—termasuk di dalamnya seluruh siswa—harus menjadi prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Sekalipun demikian, setiap siswa harus tetap mendapatkan haknya sebagai upaya untuk membangun tumbuh kembang dan hak anak.

Kedua prinsip tersebut diterapkan oleh semua pihak, terutama seluruh stakeholder pendidikan.
Sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang sudah mengalami trend penurunan, melalui regulasi yang dikeluarkannya, pemerintah membuka ruang pada daerah dengan kategori Level 3 ke bawah untuk melaksanakan PTMT. Penerbitan regulasi tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dari berbagai pihak. Dengan semangat yang menggebu-gebu, berbagai pihak mendorong agar pemerintah daerah dapat segera membuka kran PTMT.

Dorongan terutama banyak disampaikan oleh orang tua siswa pada pemerintah setempat. Keinginan para orang tua siswa ini bisa ditolelir karena dimungkinkan mereka sudah jenuh untuk membimbing dan mendampingi anaknya guna mengikuti pelaksanaan BdR. Sedangkan di sisi lain, mereka pun harus berupaya memenuhi kebutuhan lainnya, terutama kebutuhan ekonomi. Besarnya keinginan melaksanakan PTMT pun bisa dipicu dengan pemahaman yang selama puluhan tahun membangun konsep berpikir para orang tua, bahwa indikator terselenggaranya proses pembelajaran adalah adanya interaksi langsung antara siswa dengan guru dalam kegiatan PTM.

Besarnya harapan para orang tua pada pemerintah agar segera melaksanakan PTMT, disikapi oleh pemerintah dengan penuh kehati-hatian. Pemerintah tidak dengan serta-merta meluluskan harapan tersebut sekalipun kategori daerah telah berada pada Level 3 atau level di bawahnya. Kematangan pertimbangan dalam memutuskan pelaksanaan PTMT menjadi dasar sehingga tidak terkesan terburu-buru.
Untuk melaksanakan PTMT, pemerintah diliputi dengan kekhawatiran akan lahirnya satuan pendidikan sebagai cluster baru penyebaran Covid-19. Fenomena demikian tidak saja mendera pemerintah—termasuk di dalamnya para pemangku kebijakan pendidikan—tetapi mendera pula oleh warga lainnya yang paranoid dengan penyebaran Covid-19. Tentunya, kekhawatiran paling besar mendera setiap tenaga kesehatan yang secara langsung akan terkena imbasnya.

Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja bersama sehingga pelaksanaan PTMT tidak berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan adalah tetap mengetatkan penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaannya. Upaya ini tentunya tidak hanya dapat dilaksanakan oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan tetapi harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, satuan pendidikan memiliki otoritas besar berkenaan dengan pengetatan penerapan protokol kesehatan pada lingkungannya, saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung.

Namun, otoritas tidak dimiliki di luar lingkungan satuan pendidikan. Karena itu, berbagai pihak perlu membangun sinergitas untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan karena siswa memiliki kesempatan besar untuk berinteraksi pada saat berangkat dari rumah menuju sekolah serta pulang dari sekolah menuju rumah.

Dengan demikian, untuk menjawab kekhawatiran tersebut dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak agar bersama-sama menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan PTMT. Dengan upaya tersebut, prinsip utama tetap menjaga kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dapat terealisasi sepenuhnya. ****Disdikkbb-DasARSS.

KEPALA SEKOLAH HARAPAN DAN HARAPAN KEPALA SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH HARAPAN DAN HARAPAN KEPALA SEKOLAH

Oleh: AZIZ ISMAIL, M.Pd

(Kepala SDN 3 Rancapanggung Bandung Barat)

Menjelang pelaksanaan pembukaan Kembali Pembelajaran Tatap Muka  Terbatas (PTMT) dalam masa Pandemi Covid-19. Kepala Sekolah dihadapkan pada satu tangtangan dan pekerjaan yang harus mampu mengambil kebijakan yang yang terukur dan terstruktur supaya kebijakan yang diambil memberi nilai positif terhadap satuan Pendidikan yang dipimpinnya. Sehingga kebikannya menjadikan arah pada suatu program untuk meningkatkan kemajuan mutu pendidikan.

Salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap kemajuan mutu Pendidikan adalah kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efesien.  Salah satu pemimpin pendidikan yang resmi adalah Kepala Sekolah.

Peranan kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan refleksi dari kemampuan dan keterampilan manajerial, sehingga secara fisik dan psikologis dapat dilihat dan dirasakan oleh semua pihak yang terkait, baik guru, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga adminstrasi sebagai pelanggan internal, maupun siswa, orang tua, pemerintah dan masyarakat sebagai pelanggan eksternal yang merupakan pelanggan primer dan sekunder serta pemakai atau penerima lulusan yang merupakan pelanggan tertier.

Sejalan dengan manajemen mutu terpadu, Kepala Sekolah diberi kebebasan dalam pengelolaan sekolahnya  sebagai penghasil jasa pendidikan, yaitu dengan dimulainya pelaksanaan desentralisasi pendidikan pada tahun 2001 dengan Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) yang pada akhirnya memberikan otonomi sepenuhnya kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan segala upaya perbaikan mutu pendidikan di sekolahnya.

Keberadaan Kepala Sekolah yang memimpin, mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman masa kerja yang bervariasi dari persyaratan minimal dan maksimal. Secara formal, Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas memimpin, mengatur dan mengelola satuan pendidikan di lingkungannya. Peranan kepala sekolah sudah mengerucut sebagai manajer satuan Pendidikan sehingga tidak lagi dibebani tugas mengajar. Tugas manajerial kepala sekolah dituntut keterampilan keahlian seorang leader  yang professional.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah professional diperlukan kemampuan manajerial yang mempuni, memiliki kemampuan seni dalam memimpin, mampu memanajemen konflik, mampu melakukan supervise pembelajaran, dan mampu bertindak sebagai enteurpreuneur  Pendidikan yang dapat menciptakan kewirausahaan pendidikan. Dalam rangka implementasinya tugas dan fingsi kepala sekolah menjadi cukup berat, karena bukan hanya keterampilan administrasi saja yang harus dikuasai tetapi semua aspek kepemimpinan harus dikuasai. Peranannya menjadi sangat sentral sebagai pengambil kebijakan strategis di satuan pendidikannya yang akan membawa warga sekolah untuk mampu menunjukan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu rekruitmen kepala sekolah saat ini menjadi sangat ketat, dimulai dengan seleksi administrasi, tes substansi yang merupakan tes kompetensi.

Selain itu, sebelum ditempatkan menjadi kepala sekolah diperlukan pendidikan dan latihan yang sangat panjang. Calon kepala sekolah harus mengikuti pelatihan, dan magang yang disebut On Job Learning (OJL). Pendidikan Latihan tersebut sangatlah menguras pikiran dan tenaga, karena dituntut untuk mampu menguasai 5 Komptensi, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kempetensi supervisi dan kompetensi kewirausahaan. Kesemua itu dilaksanakan oleh lembaga yang hanya ada satu-satunya di Indonesia, yakni Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) yang ada di Solo Jawa Tengah.

Hal ini sangat berbeda dengan rekruitmen calon kepala sekolah zaman dahulu. Kalau dulu untuk menjadi kepala sekolah itu dengan DUKDIK, artinya duduk atau diangkat dulu menjadi kepala sekolah, baru setelah dididik atau masuk Lembaga Pendidikan dan Latihan. Kalau sekarang melalui proses DIKDUK, artinya ikut dulu Pendidikan dan jika lulus pendidikan baru duduk atau diangkat menjadi kepala sekolah. Maka dari itu pengangkatan kepala sekolah menjadi sangat panjang dan rumit.

Proses tersebut dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan kepala sekolah yang profesional, mampu mengelola satuan pendidikan, dan memimpin pendidikan untuk menciptakan guru profesional dan peserta didik yang berkompetensi dan mampu berkompetisi dalam dunia global. Apalagi saat ini sudah zamannya milenial dan era digital sehingga kepala sekolah tidak gagap menghadapi revolusi industri 4.0 di lingkungannya. Untuk itu kepala sekolah diharapkan harus mampu menyesuaikan diri dalam kancah persaingan global di dunia digital. Kepala Sekolah juga harus bersifat terbuka dengan perubahan dan informasi terbaru dan terupdate.

Dalam peranannya sebagai pengambil kebijakan di lingkungan satuan pendidikannya, kepala sekolah selain dapat mengelola dan mengatur satuan Pendidikan juga harus memilki sifat taat azas, artinya kebijakannya harus berdasar dan melaksankan regulasi yang ditetapkan, baik dalam rangka pengelolaan Pendidikan maupun sebagai Pemegang Kuasa Anggaran (KPA) dalam implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga dalam pelaksanaan dapat akuntabel transparan dan tidak keluar dari pedoman yang telah ditetapkan.

Fungsi utama Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengajar dan peserta didik dapat belajar dengan baik. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah memiliki tanggungjawab ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik dan melaksanakan supervisi sehingga kemampuan guru-guru meningkat dalam membimbing pertumbuhan murid-muridnya.

Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah menghadapi tantangan yang besar untuk itu ia harus memiliki kesiapan yang memadai. Karena banyak tanggung jawab maka kepala sekolah memerlukan rekan kerja. Ia hendaknya mempunyai keterampilan dalam mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sehingga ia dapat memusatkan perhatiannya pada usaha pembinaan program pengajaran. Sehingga menajemennya harus merupakan pemberdayaan potensi, bukan manajemen yang seluruhnya dikerjakan sendiri.

Pekerjaan pemimpin pendidikan ialah menstimulus dan membimbing pertumbuhan guru-guru berkesinambungan sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perkembangan situasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan khusus  sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya.

Sebagai pemimpin pendidikan, Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan, ia harus membantu guru mengenal kebutuhan masyarakat, membantu guru membina kurikulum sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Kepala sekolah merupakan jabatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, sehingga siapapun yang diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur dan persyaratan-persyaratan seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas. Mutu pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keadaan kepala sekolahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin berkualitas kepemimpinan kepala sekolah, maka semakin baik mutu sekolah yang dipimpinnya itu.

Untuk mencapai mutu sekolah yang sebaik-baiknya, kepala sekolah dituntut memiliki kinerja kepemimpinan yang baik. Kepala sekolah dituntut untuk memenuhi persyaratan peran, kompetensi dan usaha yang diperlukan dalam menghasilkan kinerja yang baik. Kepala sekolah juga dituntut untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan agar sekolah yang dipimpinnya mampu beradaptasi, bertahan hidup, dan berkembang didalam lingkungannya.

Untuk itu pula kepela sekolah harus memiliki kemampuan 5M yakni mempengaruhi, menggerakan, mengarahkan, mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi di satuan pendidikan. Kepala Sekolah bisa mepengaruhi guru untuk melaksanakan program yang telah disusun baik dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) selama 4 tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kepala sekolah juga harus mampu menggerakan dan mengarahkan guru dan warga sekolah lainya untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kepala Sekolah juga harus mampu mengembangkkan guru untuk meningkatkan sumber dayanya, dan juga harus memberdayakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.

Untuk menjadi kepala sekolah sesuai harapan di atas maka perlu usaha dari pemangku kebijakan dan pembinanya. Kepala Sekolah perlu terus dibina oleh atasannya langsung melalui pengawas sekolah yang disebut Pengawas Bina. Apalagi hari ini dihadapkan pada persoalan manajemen yang serba digital. Maka pembinaan yang berkesinambungan dan terarah perlu dilakukan. Selain itu, kepala sekolah juga perlu diberikan penghargaan atas beban dan tanggung jawab yang diembangnya, penyesuaian tunjangan nya juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan motivasi dan peningkatan kinerja yang lebih baik. Sehingga untuk mendapatkan seorang kepala sekolah perlu pula mengabulkan harapan Kepala Sekolah. Harapan Kepala sekolah itu diantaranya adalah, diperbaiki dan ditingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, dipermudah akses untuk meningkatkan kompetensinya dan kompetensi guru dan ditingkatkannya tunjangan kinerjanya sebagai bentuk reward atas tugasnya yang semakin berat. ***

 

GURU MASA DEPAN

Dadang A. Sapardan

(Kabid Pembinaan SD, Disdik Kab. Bandung Barat)

Hari ini berkesempatan mengikuti Workshop Pendidikan yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Masyarakat, Kemendikbudristek. Workshop yang mengambil tema Peran Anggaran Transfer Daerah dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan tersebut menampilkan Kang Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI sebagai salah seorang narasumbernya. Dalam sesi tanya jawab, salah seorang peserta mengungkapkan curhatnya bahwa dalam pelaksanaan seleksi PPPK guru, passing grade yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga sulit untuk bisa lolos dalam seleksi dimaksud. Dengan bijaknya, narasumber menyampaikan bahwa untuk mendapatkan PPPK guru yang berkualitas memang harus diberikan standar tinggi. Dengan tampilan PPK guru yang berkualitas, dimungkinkan dapat mendongkrak kualitas pendidikan.

Pada beberapa hari ini seleksi PPPK guru mewarnai dinamika kehidupan ranah pendidikan, terutama bagi mereka yang memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk menjadi salah satu bagian dari peserta seleksi tersebut. Ratusan ribu peserta mengadu untung guna mengisi salah satu formasi yang disediakan dalam seleksi tersebut. Mereka yang selama beberapa tahun berstatus sebagai guru honorer pada sekolah negeri, bersaing ketat untuk dapat memperebutkan salah satu kursi sebagai PPPK guru.

Guna mengikuti seleksi tersebut, setiap peserta harus menjalani dua jenis tes yang disediakan oleh panitia seleksi, yaitu tes kompetensi dan tes wawancara. Untuk tes kompetensi sendiri, setiap peserta harus melahap soal kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural. Berbagai tes yang harus dijalani oleh mereka membutuhkan kepiawaian dalam mengoperasionalkan komputer karena menggunakan perangkat komputer secara online.

Dalam pandangan peserta yang sempat mengikuti seleksi tersebut, soal yang diberikan terkategori sangat sukar sehingga harus menguras energi pikiran mereka. Belum lagi, penetapan passing grade yang ditetapkan oleh panitia seleksi tergolong tinggi. Pandangan peserta terkait hal tersebut sah-sah saja karena karakter soal yang diberikan pada berbagai kegiatan seleksi harus memiliki tingkat kesukaran tinggi. Demikian pula dengan penetapan standar kelulusan, dalam hal ini passing grade. Keduanya dilakukan dalam upaya mendapatkan calon yang unggul, calon yang potensial, serta calon yang prospektif.

Dalam konteks evaluasi, minimal terdapat tiga ranah yang sejalan dengan tujuan penyelenggaraannya, yaitu pemerolehan informasi, pemerolehan potensi, serta pemerolehan pemahaman. Konselor akan mengevaluasi guna mendapat informasi sebanyak-banyaknya dari seseorang untuk penetapan treatment lanjutan. Panitia seleksi melakukan evaluasi agar mendapat calon pegawai yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Seorang guru melaksanakan evaluasi guna menyelami kedalaman pengetahuan siswa selepas mengikuti pembelajaran. Dengan perbedaan tujuan tersebut, tentunya kadar soal yang diberikan kepada objek evaluasi akan memiliki perbedaan. Kadar soal yang disiapkan panitia seleksi tentunya memiliki level sukar dalam upaya mendapatkan calon yang benar-benar unggul, potensial, serta prospektif.

Panitia seleksi memberikan kadar soal sukar serta passing grade tinggi pada pelaksanaan seleksi PPK guru, merupakan upaya mendapatkan calon aparatur sipil negara (ASN) yang bisa diandalkan sehingga dapat berkontribusi dalam mengakselerasi kualitas pendidikan. Upaya tersebut didasari dengan adagium “kualitas pendidikan tidak akan melebihi kualitas guru”. Untuk mendongkrak kualitas pendidikan agar mengalami trend menaik, tentunya harus didukung oleh tampilan guru yang berkualitas. Guna mendapatkan guru berkualitas, harus dimulai dari proses seleksi terhadap setiap calon guru yang akan direkrut.

Sebagai pemegang otoritas seluruh ASN, pemerintah berharap besar terhadap tampilan ASN masa depan agar dapat berkiprah optimal dalam mengelola pemerintahan. Mereka diharapkan menjadi abdi negara yang benar-benar tangguh dan dapat diandalkan dalam menghadapi fenomena kehidupan era revolusi industri 4.0 dengan dominasi pemanfaatan perangkat digital pada berbagai elemen kehidupan masyarakat. Mereka diharapkan menjadi sosok yang dapat diandalkan dalam mewarnai tata pemerintahan masa depan yang lebih baik lagi.

Pemberian soal berkadar sukar serta penetapan passing grade yang tinggi pada pelaksanaan seleksi PPPK guru tersebut dapat dihubungkan pula dengan keinginan pemerintah bahwa pada tahun 2024, ASN yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintah harus menjadi sosok yang diistilahkan dengan Smart ASN 2024. Indikator Smart ASN 2024 ditandai dengan profil ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, kemampuan dalam IT dan bahasa asing, hospitality, networking, serta enterpreneurship.

Dengan demikian, pemberian soal terkategori sukar serta penetapan passing grade tinggi pada pelaksanaan seleksi PPPK guru bukanlah langkah tanpa arah. Pemerintah berekspektasi bahwa pelaksanaan seleksi PPPK guru dapat menjadi pemicu perolehan PPPK guru unggul, potensial, serta prospektif yang sejalan dengan Smart ASN 2024. ****Disdikkbb-DasARSS.

PERJUANGAN


Dadang A. Sapardan
(Kabid Pembinaan SD, Disdik Kab. Bandung Barat)

Selama dua hari ini, beberapa teman begitu sibuk memfasilitasi kegiatan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru. Mereka pontang-panting untuk memberi pelayanan optimal dalam pelaksanaan seleksi PPPK guru yang diikuti para guru Non-ASN. Seleksi PPPK guru yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini termasuk surprise tersendiri dari pemerintah untuk mereka yang selama ini berharap menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Selain itu, pelaksanaan seleksi ini merupakan upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan pegawai, terutama tenaga guru pada setiap satuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, memaknai PPPK sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari batasan tersebut, setiap PPPK merupakan bagian dari ASN seperti halnya dengan pegawai negeri sipil (PNS), sekalipun posisinya tidak dipersamakan secara mutlak seperti halnya PNS.

Sebagai pemegang otoritas seluruh ASN dalam hal ini PNS dan PPPK pemerintah berharap besar terhadap tampilan ASN masa depan agar dapat berkiprah optimal guna mengelola pemerintahan. Mereka diharapkan menjadi abdi negara yang benar-benar tangguh dan dapat diandalkan dalam menghadapi fenomena kehidupan era revolusi industri 4.0 dengan dominasi pemanfaatan perangkat digital pada berbagai elemen kehidupan masyarakat. Mereka diharapkan menjadi sosok elegan dalam mewarnai tata pemerintahan masa depan yang lebih baik lagi.

Dalam kaitan dengan seleksi PPPK-guru, perlu dipahami bahwa tugas guru bukan semata menyelesaikan pekerjaannya mulai awal jam pelajaran sampai akhir jam pelajaran. Pekerjaan guru bukanlah menyelesaikan pekerjaan dengan didasari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang serampangan. Tugas guru harus direncanakan dan dilaksanakan dengan perhitungan sangat matang sehingga pasca pembelajaran yang dilakukan dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi seluruh peserta didiknya. Dengan demikian, seorang guru harus mampu memosisikan diri sebagai sosok futuristik, sehingga bisa memperkirakan kebutuhan peserta didiknya dalam menghadapi fenomena kehidupan masa depan.

Terlepas dari berbagai tuntutan yang dipikul oleh para guru dalam menyiapkan tunas-tunas unggul yang akan mengisi kehidupan masa depan, pelaksanaan seleksi PPPK-Guru yang baru pertama kali dilaksanakan ini seakan menjadi oase di gurun pasir yang melahirkan harapan dan peluang besar dari para guru honorer pada satuan pendidikan. Mereka harus dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara agar dapat menangkap peluang yang ada. Mereka berupaya dengan sekemampuan yang dimiliki untuk dapat lolos seleksi sehingga dapat dipercaya untuk menjadi ASN dalam kapasitas sebagai PPPK guru.

Besarnya antusias para guru honorer untuk ikut ‘mengadu untung’ dalam seleksi PPPK guru memang bisa dipahami karena selama ini kuota yang disediakan pemerintah untuk mengangkat PNS guru sangatlah kecil. Efek dari kecilnya kuota pengangkatan PNS guru tersebut melahirkan kekurangan tenaga PNS guru pada berbagai jenjang pendidikan. Sebagai antisipasi mendesaknya, pemberdayaan guru honorer menjadi solusi yang paling mungkin gunu menutupi kekurangan PNS guru. Para guru honorer inilah yang selama ini berjibaku pada setiap satuan pendidikan pangkalnya untuk turut serta berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan pendidikan agar tidak mengalami stagnasi.

Ketika pemerintah membuka peluang besar ini, para guru honorer meresponnya dengan cepat dan antusias, sehingga segala cara dan upaya dilakukan agar dapat berkesempatan ‘mengadu untung’ dalam seleksi PPPK guru. Cerita yang mengharukan dan menyentuh hati nurani benar-benar tergambar dari pengalaman mereka dalam mengikuti seleksi PPPK guru. Mereka seakan mengesampingkan berbagai hal yang selama ini dianggap penting untuk menempatkan seleksi PPPK guru sebagai prioritas utamanya.

Perjuangan menjadi PPPK guru benar-benar menorehkan cerita yang sangat menyentuh sisi empati setiap orang. Untuk dapat mengikuti seleksi ini para peserta, seakan tidak mengindahkan kesehatan dan keselamatan diri atau keluarganya. Bagaimana seorang peserta berupaya mengikuti seleksi PPPK guru, sekalipun harus membawa bayi yang berumur sekitar 2 bulan ke tempat seleksi dan menidurkannya di mushola sekolah tempat pelaksanaan seleksi. Bukan itu saja, ada pula di antara peserta seleksi yang baru melahirkan beberapa hari dan dia memaksakan diri untuk ikut seleksi. Bahkan, ada pula peserta yang berjibaku mengikuti seleksi sekalipun baru saja pulang dari rumah sakit, pascaoperasi usus buntu.

Sekelumit cerita para pejuang yang mengharukan dan menyentuh hati nurani tersebut tentunya bukan itu saja, masih banyak lagi cerita lainnya yang mengundang empati. Tujuan dari perjuangannya jelas sekali, bagaimana mereka mengorbankan berbagai hal—termasuk kesehatan dan keselamatan—demi tercatat sebagai PNS dalam kapasitas sebagai PPPK guru. Semoga, perjuangan mereka membuahkan hasil seperti yang diharapkan, sehingga bisa bersama-sama dengan PNS guru lainnya berjuang untuk membangun dan memajukan pendidikan. Aamiin…. ****Disdikkbb-DasARSS.