Berita: Budhi Slamet. S
NGAMPRAH-(NEWSROOM). Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya sekolah terhadap isu kependudukan di Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa materi pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. SSK juga diartikan sebagai implementasi operasional pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dengan program pendidikan, terintegrasi, dikelola dari, oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah serta memberikan akses dan kemudahan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan khususnya mengenai isu kependudukan.
“SSK ini tidak membebani sekolah, guru ataupun siswa. Tidak ada waktu khusus ataupun pelajaran khusus tentang SSK, karena materinya merupakan pengetahuan umum yang berisi isu kependudukan yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah tanpa merubah atau mengganggu pola pembelajaran dan kurikulum yang ada,” papar Margaretha, Ketua tim BKKBN Pusat yang melakukan kunjungan ke SMPN 2 Ngamprah, Jumat (30/11/18).
Isu kependudukan di Indonesia umumnya terkait rendahnya tingkat pendidikan, tingginya laju pertumbuhan penduduk yang memicu pengangguran, kualitas kesehatan yang rendah dengan ditandai tingginya kematian ibu dan bayi, stunting, serta banyaknya persoalan yang dihadapi remaja seperti seks bebas, pernikahan usia dini, penyalahgunaan Napza dan fenomena LGBT.
SMPN 2 Ngamprah merupakan pilot project program SSK di Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan tim kali ini, merupakan tindak lanjut dari deklarasi SMPN 2 Ngamprah sebagai SSK pada Oktober silam. Terdapat 10 orang peserta yang tergabung dalam tim monitoring ini, 7 orang dari BKKBN Pusat dan 3 orang lagi merupakan pendamping dari BKKBN Provinsi dan DP2KB P3A Kabupaten Bandung Barat.
“Kami pihak sekolah sangat mengapresiasi ditunjuknya sekolah kami sebagai pilot project SSK di Kabupaten Bandung Barat ini. Isu kependudukan yang merupakan materi SSK akan kami integrasikan pada kegiatan literasi dan penguatan pendidikan karakter di sekolah kami, seperti pada kegiatan Kader Kesehatan Remaja (KKR),” ungkap Agus Samsu, selaku Kepala SMPN 2 Ngamprah saat mendampingi tim BKKBN yang berkunjung ke sekolahnya.
Kelahiran SSK tidak terlepas dari program generasi berencana (Genre) yang sudah terlebih dahulu digulirkan. Sekolah dipilih karena selama ini dianggap sebagai satu-satunya agen perubahan (agent of change) secara formal di Indonesia. Setidaknya ada lima alasan pokok mengapa sekolah dijadikan tempat strategis bagi pendidikan kependudukan : (1) Sekolah memiliki kemampuan dan kemandirian, (2) Sekolah dapat mendayagunakan potensi/sumber daya yang dimilikinya, (3) Sekolah dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya, (4) Sekolah dapat meningkatkan keterampilan/pengetahuan warganya, (5) Sekolah dapat menerapkan dan mengimplementasikan pada peserta didik.
Cikal bakal SSK bergulir tahun 2011 di Sukabumi saat BKKBD mengundang para guru untuk mengikuti diskusi dan orientasi kependudukan. Dari hasil diskusi tersebut diperoleh ide untuk memperkuat implementasi kependudukan di sekolah dengan mengintegrasikan isu-sisu kependudukan pada beberapa mata pelajaran. Sejak resmi digulirkan tahun 2014 lalu, jumlah SSK kini sudah mencapai 180 sekolah yang tersebar di berbagai daerah.
Margaretha menambahkan, “Kedepannya kami berencana membuat 16 SSK di Kabupaten Bandung Barat ini, tetapi untuk saat ini kami akan mengevaluasi dan memonitor terlebih dahulu progres yang ada di SMPN 2 Ngamprah. Nanti ada instrumen pengukuran atau evaluasi yang harus diisi oleh pihak sekolah, di mana indikator akhir akan terlihat sejauh mana pemahaman siswa tentang isu kependudukan dan dampak yang ditimbulkannya.”
Secara umum SSK bertujuan memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, guru serta warga sekolah lainnya dalam penggarapan program kependudukan, KB dan pemberdayaan keluarga. Secara khusus SSK bertujuan untuk memberikan wawasan, sikap pengetahuan dan keterampilan tentang program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) kepada peserta didik.
Di akhir kunjungan, tim BKKBN menyerahkan bantuan fasilitas sarana prasarana untuk menunjang program SSK di SMPN 2 Ngamprah ini, berupa 1 unit komputer, printer, modem dan buku panduan SSK melengkapi bantuan sebelumnya berupa rak buku dan roll banner.
“Saya berharap dengan ditunjuknya SMPN 2 Ngamprah sebagai Sekolah Siaga Kependudukan, sekolah kami dapat menjadi Center of excellence khususnya bidang kependudukan dan siap menghadapi tantangan di masa depan.” Pungkas Agus.
