TANTANGAN MEMBACA BANDUNG BARAT

Oleh: Endang Wahyu Widiasari
(Guru SMPN 4 Cikalongwetan)

Tidak dapat dipungkiri lagi buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya.”

Slogan seperti itu sangat mudah ditemui, ini menunjukan betapa pentingnya membaca buku, dengan banyak menbaca akan mendatangkan manfaat yang luar biasa.

Ternyata banyak sekali manfaat dari membaca buku, akan tetapi sering juga saya baca slogan Buku adalah jendela dunia kau tau namun kau tak mau. Kenyataannya memang seperti itu, kita tahu bahwa begitu banyak manfaat dari menbaca, namun kita enggan untuk melakukannya.

Tentunya akan terdapat perbedaan antara orang-orang yang banyak membaca dengan yang tidak. Bukankah Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.

Seperti yang tertulis dalam Al-Qur’an Surat Al Mujaadilah : 11 yang artinya : Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Untuk membudayakan kebiasaan membaca di sekolah, melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2015, tentang penumbuhan budi pekerti, salah satunya melalui kegiatan literasi. semua warga sekolah didorong untuk membaca buku, seperti membaca 15 menit sebelum belajar dimulai, kegiatan membaca buku bersama seluruh warga sekolah diruangan terbuka dan kegiatan reviu buku juga mempresentasi buku yang sudah dibaca selain itu seluruh warga sekolah didorong untuk menulis.

Namun sayang kegiatan literasi yang sudah mulai menampakan hasil, harus terhenti karena pandemi covid-19, yang tidak tahu kapan akan berakhirnya. Bencana covid-19 telah memporak porandakan tatanan kehidupan yang kita bangun, tak terkecuali dunia pendidikan.

sebenarnya ada banyak alternatif yang bisa dilakukan, misalnya dengan memanfaatkan buku-buku digital. Namun dengan alasan tidak semua siswa memiliki gawai dan kuota internet, selain itu juga ketersedian jaringan internet yang belum bisa diakses, ini mengakibatkan sulitnya untuk mengakses buku-buku digital. Keterbatasan kepemilikan buku bahan bacaan di rumah dan keterbatasan bimbingan orang tua, menyebabkan kegiatan literasi sejenak terhenti.

Untuk menumbuhkan budaya literasi di Kab Bandung Barat ada suatu program yang dinamakan TMBB (Tantangan Membaca Bandung Barat), kegiatan TMBB dimulai pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 kegiatan TMBB sudah memasuki tahun ke 3, akan tetapi sempat terhenti karena pandemi Covid-19, dan terhitung mulai bulan September 2020 di buka kembali dan masa tantangan berakhir bulan Desember 2020.

Kegiatan tantangan membaca ini bertujuan untuk menumbuhkan dan membangun budaya literasi sekolah meningkatkan motivasi dan kemampuan literasi para peserta (Siswa/Guru/KS) melalui kegiatan membaca, mereviu, mendiskusikan dan menulis, serta menuangkan karya tulis ke dalam bentuk buku. Tema yang diangkat di masa pandemi covid 19 tahun 2020 adalah melalui TMBB Era New Normal, kita tingkatkan kemampuan membaca dan menulis menuju Bandung Barat Literat.

Bentuk kegiatan yang dilakukannya adalah mereviu buku, membuat karya tulis , vidio presentasi dari buku yang sudah dibaca, dan membuat buku ber-ISBN atau draf terdaftar hasil karya siswa, guru kepala sekolah atau komite sekolah. Sebagai bukti telah membaca buku foto-foto hasil reviu di unggah ke FB yang sudah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan tantangan membaca di masa pandemi ini diharapkan dapat menggelorakan kembali semangat literasi yang sudah mulai tumbuh, namun dimasa pandemi sempat terhenti. Tujuan dari kegiatan TMBB ini adalah melahirkan generasi-generasi literat yang berbudi dan berakhlak mulia

Sebagai reward bagi peserta Tantangan, maka diakhir tahun biasanya diadakan kegiatan Pameran Pendidikan. Dalam kegiatan Pameran Pendidikan ditampilkan hasil kreasi dari setiap sekolah yang mewakili, semua peserta tantangan (guru pembimbing, siswa, kepala sekolah) diberikan penghargaan. Bagi sekolah yang dapat menyelesaikan semua tantangan diberikan penghargaan sebagai sekolah inspiratif dalam bidang literasi, setelah sebelumnya bagi sekolah inspiratif dilakukan monev oleh Tim Fasda GLS KBB.

Sayang sekali, karena pandemi covid-19, kegiatan akbar Pameran Pendidikan yang biasa digelar oleh Dinas Pendidikan KBB pada tahun 2020 kemarin tidak bisa dilaksanakan, akan tetapi ini tidak akan menyurutkan langkah kami untuk menggelorakan semangat literasi di sekolah.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggerakan literasi di sekolah, misalnya dengan pemberian reward bagi peserta tantangan literasi oleh pihak sekolah, mengadakan tantangan membaca sekolah, tantangan membaca orang tua siswa oleh sekolah, mengadakan bazar buku murah/mengundang orang tua siswa untuk menimjan buku ke perpustakaan sekolah atau bisa juga dengan memberikan bahan-bahan bacaan via daring, menggalakan mading digital (InsyaAlloh sedang kami rintis di sekolah) dan mengadakan pameran literasi walau via daring.

Semoga saja kegiatan TMBB yang sudah dirintis sejak tahun 2018 dan sudah mulai terasa manfaatnya tidak akan hilang, dan di tahun mendatang akan digelar lagi kegiatan serupa, dengan tujuan untuk memotivasi siswa, guru, kepala sekolah dan juga sekolah-sekolah di KBB khususnya untuk menggelorakan kembali semangat berliterasi.

Salam literasi

SOAL UJIAN

Dadang A. Sapardan
(Kabid Kurikulum & Bahasa, Disdik Kab. Bandung Barat)
Beberapa waktu yang lalu, sempat ngobrol ringan dengan beberapa guru. Dalam obrolan terungkap tentang kesangsian para guru terkait dengan penyiapan soal untuk pelaksanaan ujian sekolah. Timbulnya kesangsian diakibatkan oleh perubahan mendasar terkait pelaksanaannya. Beberapa tahun sebelumnya, pelaksanaan ujian sekolah selalu menyandarkan diri pada kebijakan dari Kemendikbud yang ditindaklanjuti secara teknis dengan kebijakan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Kali ini, kebijakan ujian sekolah diserahkan pada sekolah dengan guru sebagai ujung tombaknya. Efek dari penetapan kebijakan ini adalah diperlukannya kepiawaian guru dalam penyusunan soal ujian sekolah.

Ujian merupakan bagian dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sebagai ujung atau hilir proses pembelajaran pada setiap jenjang satuan pendidikan. Setiap jenjang pendidika—SD/MI, SMP/MTs/SMA/MA, adan SMK/MAK—harus menyelenggarakan ujian sekolah menjelang berakhirnya siswa melaksanakan pembelajaran. Ujian merupakan wilayah esensial dalam proses pembelajaran, karena di sana bisa dilihat tentang korelasi antara proses pembelajaran yang telah dilaksanakannya dengan ketercapaian akan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lewat pelaksanaan ujian tersebut akan diperoleh kesimpulan berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Standar individual yang digunakan untuk menentukan simpulan tersebut mengacu pada standar kompetensi lulusan (SKL) yang secara teknis diimplementasikan oleh setiap guru pengampu mata pelajaran dalam bentuk angka capaian minimal.

Hingga saat ini, dalam kenyataan tidak sedikit bentuk soal yang disusun guru belum memperlihatkan sebuah soal yang benar-benar mengacu pada prosedur penyusunannya. Tampilan soal demikian, tidak menutup kemungkinan melahirkan kerepotan siswa untuk dapat menafsirkan isi soal, sehingga siswa membutuhkan energi ekstra untuk dapat menafsirkannya. Saat menghadapi soal demikian, para siswa tidak saja harus memutar otak untuk dapat menemukan jawabannya, tetapi harus pula memutar otak pula untuk menafsirkan maksud soal yang dihadapinya.
Penulisan soal—apalagi penuliasan soal yang akan disajikan dalam pelaksanaan ujian—merupakan kegiatan yang sangat. Penulisan soal yang baik akan melahirkan performa soal yang benar-benar sahih sebagai alat ukur terhadap capaian standar.

Untuk pelaksanaan ujian sekolah, kecenderungan lebih mengarah pada pilihan pemberian soal dalam bentuk pilihan ganda. Terkait dengan penulisan soal pilihan ganda terdapat beberapa ketentuan yang harus dijadikan landasan oleh setiap pembuatnya.
1. Pokok soal atau stem harus dirumuskan dengan jelas;
2. Alternatif jawaban harus homogen, baik dari segi materi maupun panjang pendeknya;
Setiap soal hanya memiliki satu jawaban benar atau paling benar;
3. Pokok soal jangan menggunakan pernyataan yang bersifat negatif;
4. Alternatif jawaban harus logis dan pengecoh atau distraktor diupayakan mirip dengan jawaban yang benar;
5. Jika alternatif jawaban dalam bentuk angka, harus disusun secara hierarki, dari yang terkecil hingga yang terbesar;
6. Pokok soal dan alternatif jawaban hendaknya merupakan penyataan yang benar-benar diperlukan;
7. Jangan sampai menggunakan alternatif jawaban yang semua jawaban benar atau semua jawaban salah.
8. Pokok soal tidak menggunakan kata yang tidak jelas maknanya, sehingga tafsiran pembaca soal tidak beragam;
9. Soal yang satu tidak bergantung pada soal lainnya, sehingga soal memiliki otonomi masing-masing;
10. Soal jangan memberi petunjuk terhadap jawaban atas soal lainnya;
11. Jumlah alternatif jawaban harus sama;
12. Jawaban yang benar harus tersebar dan letaknya acak, sehingga jawaban tidak sistematis.

Soal dalam bentuk uraian pun menjadi menjadi alternatif yang dipilih, walaupun secara kuantitas, jumlahnya lebih sedikit dari soal bentuk pilihan ganda. Sejalan dengan ketentuan dalam penulisan soal bentuk pilihan ganda, penulisan soal bentuk uraian pun memiliki ketentuan pula.
1. Soal harus sesuai dengan indikator yang terungkap di dalam kisi-kisi;
2. Ruang lingkup atau batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas;
3. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata tanya atau perintah;
4. Soal disusun dengan menggunakan kalimat yang komunikatif sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran;
5. Petunjuk pengerjaan soal harus disusun secara jelas;
6. Setelah soal selesai ditulis, penyekoran soal pun harus pula disusun; dan
7. Hal lain yang menyertai soal, seperti tabel, gambar, grafik, dan lain-lain harus dibuat dengan jelas dan dapat terbaca.

Setiap guru yang menulis soal hendaknya memahami pula beberapa kaidah bahasa dalam penyusunannya. Sandaran pada kaidah ini diperlukan agar soal yang dibuat menjadi bentuk soal yang efektif sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahaminya.
1. Pokok soal selalu diawali oleh huruf kapital.
2. Alternatif jawaban diawali dengan huruf kapital, jika pokok soal diakhiri oleh tanda tanya (?) atau tanda seru (!). Selain itu, ketentuan ini pun berlaku jika alternatif jawaban berbentuk kalimat, peribahasa, atau tema suatu bacaan.
3. Huruf kecil selalu digunakan pada awal alternatif jawaban, kecuali dalam ketentuan seperti diungkapkan di atas.
4. Tanda tanya (?) dipakai untuk mengakhiri soal dalam bentuk kalimat tanya.
5. Tanda seru (!) dipakai untuk mengakhiri soal dalam bentuk kalimat perintah.
6. Tanda titik (.) digunakan pada akhir alternatif jawaban, jika alternatif jawaban berbentuk kalimat, alternatif jawaban berbentuk peribahasa, atau pokok soal diakhiri oleh tanda tanya (?) atau tanda seru (!).
7. Tanda titik (.) pada akhir soal dalam bentuk pernyataan berjumlah 4 buah.
8. Tanda titik (.) dalam bagian tengah kalimat yang dilesapkan berjumlah 3 buah.
9. Tulisan italic atau bold digunakan pada nama terbitan, penekanan terhadap kata atau frasa tertentu, penulisan kata kecuali, dan penulisan kata sebab untuk soal hubungan antarhal.
10.Tanda koma (,) digunakan sebelum penulisan kata kecuali pada soal hubungan antarhal.

Dalam penyusunan soal—terutama soal ujian sekolah—para guru yang ditugasi untuk menyusunnya harus benar-benar memperhatikan prosedur penyusunannya. Upaya ini harus dilakukan agar soal yang diberikan sahih dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat mengeksplorasi tingkat kompetensi siswa.

Alhasil, semua yang dipaparkan hanyalah sebatas teori, sebab semua berpulang kembali pada para guru sebagai penulis soal dalam pelaksanaan ujian sekolah atau pelaksanaan penilaian lainnya. ****Disdikkbb-DasARSS.

PENAJAMAN

Dadang A. Sapardan
(Kabid Kurikulum & Bahasa, Disdik Kab. Bandung Barat)

Lewat konsep Merdeka Belajar, Kemendikbud membuat kebijakan penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN). Kedua ujian tersebut selama beberapa tahun terakhir menjadi muara dari pelaksanaan pembelajaran pada jenjang tertentu. Bahkan, secara psikologis telah melahirkan kecemasan pada siswa dan warga sekolah lainnya karena hasil dari keikutsertaan kedua ujian tersebut akan berdampak signifikan terhadap kelanjutan pendidikan para siswa. Kebijakan lanjutan atas penghentian keberlangsungan kedua ujian tersebut, muara akhir siswa pada jenjang tertentu adalah pelaksanaan Ujian Sekolah (US).
Kebijakan Kemdikbud terkait dengan Merdeka Belajar yang mengarah pada penghapusan USBN dan UN merupakan langkah yang cukup signifikan dalam memberi keleluasaan pada sekolah untuk menetapkan status siswa pasca keikutsertaan terhadap treatment pembelajaran yang dilakukan sekolah. Dengan penerapan US sebagai muaranya, sekolah memiliki otoritas tinggi atas implementasi program yang diselenggarakannya.

Sekalipun demikian, kebijakan penghapusan USBN dan UN perlu disikapi dengan strategi tersendiri oleh sekolah, terutama terkait dengan penguatan kompetensi guru dalam menyelenggarakan penilaian. Dalam hal ini, guru harus diberi penguatan dalam penyusunan soal US dan pengolahan hasil US.

Treatment demikian harus dilakukan terhadap guru sebab bukan tidak mungkin mereka tertatih-tatih dalam penyiapan soal US setelah sekian lama terlena dengan penyediaan soal secara kolektif, termasuk di dalamnya kolektifitas penyediaan soal oleh pemerintah.
Pada dasarnya, penilaian merupakan bagian dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Penilaian menjadi sebuah sarana yang dapat mengantarkan guru pada wilayah esensial dalam pembelajaran, yaitu korelasi antara proses pembelajaran yang telah dilaksanakannya dengan ketercapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penilaian merupakan mata rantai yang menghubungkan seluruh pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran.

Melalui rangkaian tahapan penilaian, guru akan dapat mengetahui posisi siswa dalam wilayah tujuan pembelajarannya. Demikian pula dengan siswa, mereka akan mendapat informasi akurat tentang kedudukannya dalam tujuan pembelajaran. Standar yang digunakan untuk menentukan posisi ini mengacu pada capaian ketuntasan belajar minimal (KBM) yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi tersebut dimungkinkan menjadi stimulus bagi para guru dan siswa untuk meningkatkan performa pembelajarannya sehingga dapat mencapai tingkatan optimal.

Begitu strategisnya posisi penilaian, sehingga yang perlu dibangun dan dikembangkan adalah kemampuan guru untuk melaksankan penilaian, terutama penyusunan soal US sehingga mendekati standar soal USBN dan UN. Untuk menyiapkan guru agar kompeten dalam penyusunan soal ini bukan perkara mudah yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Perlu treatment tersendiri yang didasari oleh kebijakan sekolah sehingga para guru piawai dalam penyusunan soal US yang sesuai dengan standar penyusunan soal.

Melihat fenomena yang terjadi di sekolah, bibit kemampuan penulisan soal sebenarnya sudah dimiliki oleh para guru. Pada masa kuliah mereka telah dibekali dengan perkuliahan evaluasi pendidikan yang di dalamnya memuat berbagai cara dan langkah dalam pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya, dalam praktik mengajar keseharian, mereka sudah terbiasa menyusun soal yang diberikan untuk menguji para siswa, apakah soal untuk ulangan harian, ujian tengah semester, atau ujian akhir semester.

Pada sisi ini, mereka sudah termasuk kaya dengan pengetahuan dan pengalaman akan pelaksanaan penilaian. Namun yang menjadi pertanyaan adalah tampilan kualitas soal yang selama ini diberikan kepada setiap siswanya. Untuk mengembangkan kemampuan guru dalam melahirkan soal-soal berkualitas perlu dibangun satu sistem tertentu, sehingga soal-soal yang terlahir dari tangan mereka merupakan soal yang mendekati standar seperti layaknya soal USBN dan UN. Dengan langkah ini, dimungkinkan tidak akan terjadi jomplang antara soal US dengan soal USBN dan UN.

Alhasil, langkah yang perlu dilakukan adalah penajaman kemampuan guru sehingga mereka piawai dalam penyusunan soal yang standar untuk pelaksanaan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, apala untuk pelaksanaan US. Upaya ini perlu dilakukan oleh sekolah di bawah kordinasi para pengawas sekolah. ****Disdikkbb-DasARSS.

JEJAK DIGITAL

Dadang A. Sapardan
(Kabid Kurikulum & Bahasa, Disdik Kab. Bandung Barat)

Pada waktu senggang, sempat membaca berita yang mengulas hubungan percintaan putra bungsu Presiden, Kaesang Pangarep dengan pasangan wanitanya. Terlepas dari benar dan tidaknya, dalam berita diungkapkan bahwa hubungan Kaesang dengan pasangannya teracam bubar karena terpicu jejak digital dalam media sosial yang pernah diekspresikan pasangannya. Ungkapannya tidaklah terlalu keras dengan bahasa yang kasar. Ungkapannya hanyalah sebatas kekecewaan terhadap kemenangan Jokowi atas kompetitornya pada saat pemilihan presiden. Jejak digital memang tidak bisa dihapus tetapi bisa diungkap kembali dengan berbagai motif.

Langkah kehidupan yang dijalani memang di luar kekuasaan manusia. Jejak langkah berkehidupan tidak bisa ditentukan secara pasti oleh manusia yang mengalaminya. Dalam perjalanan kehidupannya, manusia hanyalah dapat membuat prediksi dan ekspektasi sebagai pandangan kemasadepanan.
Saat ini berbagai kemudahan berkomunikasi dan bersosialisasi dalam dunia maya sudah menjadi bagian kehidupan keseharian manusia. Begitu mudahnya manusia behubungan secara langsung dengan manusia lain, tanpa terbatas ruang dan waktu. Siapapun bisa mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaannya di manapun dan kapanpun.

Efek positif dari adanya kemudahan dan kecepatan ini, kapanpun dan siapapun bisa dengan serta-merta mengungkapkan berbagai curahan ide, pemikiran, dan perasaan melalui media sosial yang diikutinya. Karena itu, bisa jadi curahan ide, pemikiran, dan perasaan tersebut dengan cepat menjadi konsumsi masyarakat luas yang sama-sama menjadi pengguna media sosial. Bentuk ekspresi tersebut pada akhirnya menjadi sebuah jejak digital yang tidak bisa terhapus, mana kala timbul keinginan untuk menghapusnya.

Bukanlah sesuatu yang bermasalah ketika curahan ide, pemikiran, dan perasaan tersebut merupakan ungkapan yang bernuansa positif. Permalahan yang ditemui dan harus dihadapi sebagai konsekwensi logisnya adalah ungkapan bernada negatif yang tidak menutup kemungkinan menyinggung bahkan menohok pada perseorangan atau secara kolektif—karena memang dimaksudkan untuk demikian.

Pada saat itu, curahan demikian bisa menjadi senjata pemuas yang digunakan oleh pembuatnya guna menumpahkan kekesalan terhadap orang lain yang ditujunya. Melalu pengekspresian pengungkapan tersebut beban berat yang bergelayut dalam hati bisa terkurangi karena sudah terlempar melalui sarana media sosial. Namun, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin bahwa ungkapan yang terekspresikan pada media sosial tersebut merupakan curahan dengan tanpa pertimbangan matang karena didasari keinginan untuk secepat mungkin mengekspresikan kekesalan.

Pemanfaatan perangkat digital sehingga menjadi kompetensi yang dimiliki menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi karena kehidupan saat ini sudah tidak dapat menafikan akan warna aktivitas yang berbau digital. Karena itu, kepaiwaian dalam memanfaatkan perangkat digital benar-benar menjadi modal dalam memosisikan diri sebagai manusia yang bisa survive dalam kehidupan masa kini maupun masa depan.
Terkait fenomena maraknya penggunaan perangkat digital dengan media sosial di dalamnya tidaklah serta-merta menjadi sebuah kemudahan yang dapat dimanfaatkan dengan semena-mena. Memang, fenomena kehidupan saat ini diwarnai dengan berbagai kemudahan dan kecepatan—sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Sekalipun demikian, setiap orang harus mampu mengikuti ritme dinamika yang tersaji di hadapan mata dengan bijak—menyandarkan diri pada tingkat kedewasaan berpikir dan keluasan pengetahuan. Hal itu perlu dilakukan sebab saat ini disinyalir bahwa tidak sedikit berbagai curahan pemikiran dalam berbagai media, terutama pada media sosial diungkapkan dengan begitu saja tanpa dibarengi tingkat kedewasan dan keluasan keilmuan.

Kepaiawaian manusia dalam mengikuti ritme kehidupan memang menjadi tuntutan mutlak sehingga bisa tetap survive dalam pusaran kehidupan yang sangat dinamis. Namun demikian, tuntutan tersebut tidak bisa dengan begitu saja dilakukan dengan kekosongan kedewasaan berpikir dan keluasan ilmu.

Karena itu, sebagai pengekang akan kebebasan berekspresi dalam media sosial adalah melakukan pengontrolan yang ketat—dengan dilandasi sikap kedewasaan dan keluasan imu, sehingga tidak menjadi bumerang yang akan merugikan diri sendiri di kemudian hari. ****Disdikkbb-DasARSS.

PENGIKISAN EGOSENTRIS

Dadang A. Sapardan
(Kabid Kurikulum & Bahasa, Disdik Kab. Bandung Barat)
Beberapa waktu yang lalu, sempat mendapat tugas dari pimpinan untuk menghadiri kegiatan pembinaan sekolah siaga kependudukan dari SKPD lain. Dalam pertemuan tersebut terungkap statement kunci yang ditemui yaitu akan adanya lonjakan jumlah penduduk di Indonesia yang didominasi dengan penduduk usia produktif. Dalam bahasa kependudukan diistilahkan dengan bonus demografi. Adanya bonus demografi ini akan menjadi sebuah anugrah yang bermafaat bagi kemajuan bangsa dan negara bila sejak dini terkelola dengan baik. Namun sebaliknya, akan menjadi sebuah malapetaka besar kitika tidak terkelola dengan baik. Upaya pengelolaannya tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua organisasi perangkat daerah (OPD) semata, tatapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai OPD terkait lainnya.

Jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan masih memungkinkan untuk terus bertambah sejalan dengan perkembangan waktu. Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan berbanding lurus dengan peningkatan berbagai kebutuhan pokok sehingga bisa berakibat pada upaya pengeksplorasian atas berbagai sumber daya alam yang tersedia dan dimiliki. Dengan demikian, dimungkinkan akan terjadi eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran (Masiv) sehingga rentan mengalami penyusutan secara cepat. Eksplorasi masiv tersebut dimungkinkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk yang semakin banyak.

Selain itu, jika pertumbuhan penduduk terus mengalami penambahan dengan tidak terkendalikan, bisa dipastikan akan berdampak terhadap lahirnya berbagai permasalahan pada berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, keamanan, serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Lebih jauh lagi, situasi demikian akan menghambat kemajuan bangsa dan negara karena energi yang dimiliki dikonsentrasikan pada berbagai upaya untuk mengantisipasi permasalahan dimaksud.

Berdasarkan catatan pendapat banyak ahli, terdapat beberapa perkiraan yang berkenaan dengan fenomena demografi di Indonesia. Berbagai catatan yang berbau estimasi tersebut perlu disikapi dengan baik karena didasari kajian keilmuan yang mumpuni. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menjadi kendala yang berarti.

Sampai tahun 2025 jumlah usia remaja—dalam rentang usia 12 s.d. 18 tahun—diperkirakan akan melebihi angka 47 juta jiwa. Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut dibutuhkan penerapan kebijakan strategis sehingga jumlah penduduk usia remaja tersebut dapat disiapkan menjadi sumber daya manusia handal dan potensial yang mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Untuk melahirkan harapan tersebut, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah fenomena kehidupan remaja yang memiliki permasalahan penyimpangan, di antaranya penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran, intoleransi, dan permasalahan negatif lainnya. Berbagai penyimpangan yang terjadi saat ini akan terus berlangsung sehingga menjadi dasar pelemahan kualitas sumber daya manusia (SDM). Padahal, kontribusi SDM yang handal dan potensial menjadi modal utama pemajuan bangsa dan negara.
Jumlah remaja yang sangat besar tersebut berkontribusi terhadap tampilan jumlah penduduk usia produktif yang menurut WHO berada pada rentang 15 s.d. 64 tahun. Peningkatan jumlah dan proporsi penduduk usia produktif sampai dengan tahun 2030 merupakan potensi yang dapat digerakkan dan dimanfaatkan secara optimal jika dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh oleh para pemangku kebijakan. Untuk mencapai pada penyiapan usia produktif yang handal dan potensial, dibutuhkan treatment yang tepat sehingga mereka memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang cukup guna dapat bersaing dalam pusaran persaingan yang begitu ketat. Treatment terhadap mereka tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pemangku kebijakan saja, tetapi harus dikelola oleh berbagai pemangku kebijakan yang memiliki keterkatian.

Untuk menyikapi fenomena tersebut, kebijakan strategis yang harus dilakukan adalah meletakkan pondasi pembangunan kemampuan untuk hidup secara baik pada setiap penduduk usia remaja. Pada umumnya, penduduk usia remaja berada pada satuan pendidikan formal, baik jenjang SMP, maupun SMA/SMK. Karena itu, treatment optimal terhadap siswa harus dilakukan dalam upaya menyiapkan SDM yang handal dan potensial dalam berkehidupan.

Sekalipun demikian, untuk dapat menyiapkan penduduk usia remaja sehingga tampil menjadi SDM yang handal dan potensial tidak manjadi tanggung jawab sektor pendidikan semata. Berbagai sektor harus bersama-sama dan bahu-membahu dalam melahirkan sosok demikian. Dalam konteks pemerintahan, tampilan SDM handal dan potensial tidak menjadi beban organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendidikan—dengan satuan pendidikan sebagai ujung tombaknya–, tetapi harus menjadi dasar pemikiran dan dasar penyusunan program dari seluruh OPD lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelahiran SDM.

Karena itu, dalam konteks ini yang dibutuhkan adalah sinergitas program dari seluruh OPD yang bermuara pada lahirnya SDM handal dan potensial. Untuk melahirkan sinergitas tersebut adalah terbangunnya keterbukaan komunikasi yang dilandasi pengikisan egosentris di antara OPD. ****Disdikkbb-DasARSS.

KONSTAN

Oleh: Elis Lisnawati

(Guru IPS SMPN 1 Cililin)

Pandemi COVID-19  yang melanda hampir seluruh negara di belahan dunia  ini benar-benar menghentak semua negara. Fokus setiap negara hampir sama yakni bagaimana menghentikan penyebaran virus corona yang menyebar demikian cepat dan masif ini. Komando pun diambil oleh pemerintah pusat hingga kebijakan-kebijakan yang bersifat universal diberlakukan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat.

Pemerintah daerahpun senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan berkenaan situasi khsusus ini. Mereka menerapkan kebijakan yang dianggap tepat untuk bisa menekan penyebaran virus. Semua bidang kehidupan terdampak tak terkecuali bidang pendidikan. Bidang yang berkaitan langsung dengan pemilik masa depan. Ya,, generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan dari virus yang bisa menggerus harapan dan cita-cita luhur mereka.

Pembelajaran Daring

Pembelajaran tatap muka yang biasa dilakukan dimana guru dan siswa berinteraksi secara langsung sesaat  harus terhenti kala COVID-19 mulai masuk ke negeri tercinta ini. Tepatnya Bulan Maret 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan yakni pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pembelajaran yang dilakukan dari jarak jauh tanpa  ruang kelas. Guru dan siswa berada dilokasi berbeda sehingga peran teknologi sangat dibutuhkan mengingat pembelajaran dilakukan secara daring atau online.

Terhentak ? pasti karena situasi khusus ini menghadirkan kebiasaan baru yang tidak biasa dilakukan sebelumnya. Tanpa persiapan matang bahkan tidak ada dalam plan A.plan B semua harus bisa stay dan bertahan di masa pandemi ini. Beradaptasi dengan proses pembelajaran jarak jauh ini dilakukan baik oleh guru maupun siswa. Kendala dan permasalahan muncul seiring proses pembelajaran berlangsung.

Permasalahan yang hadir

Setahun bertahan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh di masa pendemi menghadirkan berbagai permasalahan yang muncul. Permasalahan yang hadir bukan hanya datang dari guru, siswa namun orangtua pun meneriakkan ketidaknyamanannya.

Bagaimana seorang guru bisa menerapkan teknik yang tepat untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hingga pembelajaran bisa tetap berjalan meski dengan cara yang tak biasa. Berbagai usaha dilakukan untuk dapat memiliki kemampuan yang menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Kemampuan untuk menguasai berbagai metoda pembelajaran daring pun giat dilakukan.

Bagaimana usaha siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik hanya dengan intruksi yang diberikan guru lewat media handpone. Pembelajaran interaktif yang diharapkan terkendala oleh banyak faktor hingga tak jarang siswa  mencari sendiri jawabannya. Pembelajaran inquiry hadir meski dengan proses yang tak terlihat langsung oleh guru.

Demikian juga masalah yang muncul dari orangtua. Bukan hanya masalah kepemilikan hp, kuota namun ketidaksiapan orangtua mendampingi anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh menjadi kendala serius yang bisa menjadi pemicu anaknya tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kesibukan dan ketidakmampuan untuk menggantikan posisi guru bagi anaknya sebagai tempat untuk bertanya dan menyelesaikan permasalahan yang ada berkaitan dengan pembelajaran menjadi alasan yang keluar dari mulut orang tua saat evaluasi PJJ di sekolah yang menghadirkan mereka.

Penuh dengan toleransi

Tetap menjalankan proses pembelajaran dengan menerapkan berbagai keringanan pada siswa. Sekolah sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak menerapkan berbagai kebijakan yang tidak membebani baik pada orangtua maupun siswa di masa pandemic ini. Background keluarga, kondisi wilayah serta psikologi anak menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan yang ditetapkan sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ)

Diawali perumusan materi essensial untuk setiap mata pelajaran, pembuatan jadwal pelajaran khusus selama pandemi, pengaturan jadwal kunjungan baik orangtua maupun siswa ke sekolah serta hal lain yang penuh dengan pertimbangan. Sress sebagai salah satu pemicu yang menyebabkan imun seseorang menjadi turun sangat dijaga. Situasi yang sudah  membuat stres semua orang tidak lantas ditambah dengan beban belajar yang membuat stres anak dan orangtua. Hingga aturan longgar tapi mengikat, itu yang coba di terapkan.

Sesak karena COVID-19

Gejala COVID-19 selain demam, batuk, sakit tenggorokan hingga hadirkan sesak para penderitanya. Sesak karena COVID-19 selain dirasakan oleh orang yang terpapar Virus corona juga harus di rasakan oleh kami selaku guru. Sesak yang membuat kami harus mengambil nafas dalam-dalam disebabkan perkataan yang diucapkan segelintir orang.

Surat terbuka pada sang guru, salah satu tulisan yang di baca lewat group whattapp, yang beredar di media sosial berisikan temuan seseorang yang melihat seorang anak usia 12 tahun yang harus nge-print tugas sekolah seharga dua puluh empat ribu rupiah untuk satu mata pelajaran. Tanpa konfirmasi baik dari anak atau sekolah dimana anak tersebut menuntut ilmu beliau menyimpulkan yang mengindikasikan begitu teganya guru memberi beban pada siswa dimasa pandemic ini.

Belum lagi ungkapan yang pernah viral guru makan gaji buta selama pandemic, senangnya jadi guru meski sekolah libur, tetap di gaji, Mal buka, pasar buka, tempat rekseasi buka kenapa sekolah masih belum juga buka? ternyata virus corona adanya di sekolah nyatanya sekolah masih tutup dan masih banyak lagi perkataan yang kadang membuat kami selaku guru harus menghela nafas dalam-dalam.

Opini dan pernyataan yang tak bisa disalahkan. Tidak harus dijawab dengan cara membeberkan fakta bahwa kami tetap bekerja. Namun dijawab dengan tetap menjalankan tugas sebagai bentuk penyangkalan. Orang boleh berpendapat, orang boleh beropini sesuai  sudut pandangnya. Namun kami juga punya tanggung jawab tidak hanya terhadap profesi namun yang lebih penting adalah tanggung jawab terhadap sang pemberi amanah.

Pandemic memberikan pembelajaran yang luar biasa khususnya bagi kami selaku guru.Tidak ada yang berubah. Kami tetap bekerja sesuai tupoksi. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai sampai mengevaluasi tetap dilakukan. Dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tak biasa. Rangkaian kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah, tetap berjalan sesuai agenda. Semuanya tak ada yang hilang.

Situasi khusus yang hadirkan cara/teknik khusus, treatment khusus dan segalanya yang serba khusus. Biarlah proses yang dijalani di situasi khusus ini menjadi salah satu cara yang harus ditempuh untuk bisa tetap  menjalankan tupoksi kami. Satu yang pasti kami tetap menjalankan tugas, tetap hadir dan memberikan pelayanan bagi siswa/i.. Tidak ada yang berubah. Tidak ada istilah santai apalagi diam. Kami tetap ada, tetap bekerja, meski dengan cara yang tak biasa***

 

Penulis

 Penulis : Elis Lisnaw    Penulis : Elis Lisnawati

 

 

Guru IPS SMPN 1 Cililin

Staft kurikulum SMPN 1 Cililin,

Sekretaris MGMP IPS SR 04 KBB

Sekretaris FKG-IPS KBB

Penulis empat buah buku  tunggal (Impian Yang Bertepi, Indahnya Terpasung,Semburat Rasa dan Saat Duka Menyapa) dan dua buku antologi (Cinta, Rasa dan Puisi, Pelangi di Bukit SACIL)

 

 

 

 

STIGMA KEPALA SEKOLAH

 

Dadang A. Sapardan
(Kabid Kurikulum & Bahasa, Disdik Kab. Bandung Barat)

Dalam beberapa kesempatan obrolan dengan beberapa teman dari berbagai profesi sering terlontar bahwa jadi kepala sekolah saat ini sangat didambakan oleh beberapa gelintir orang yang terjun dalam dunia pendidikan. Minimal terdapat dua hal yang diperoleh mereka dengan status kepala sekolah. Pertama, adanya peningkatan status dari guru menjadi kepala sekolah yang berbanding lurus dengan peningkatan citra diri di masyarakat sekitar. Kedua, peningkatan besaran penghasilan dalam status kepala sekolah karena menjadi pemegang anggaran yang masuk ke sekolah. Point kedua tersebut tidak sedikit mendapat cibiran dan kecurigaan dari beberapa pihak tersebut.

Melihat posisi kepala sekolah yang berperan sebagai manajer di sekolah, dasar pijakan yang digunakan adalah dua peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan—dahulu Menteri Pendidikan Nasional— yaitu: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Kedua regulasi tersebut yang menjadi dasar pijakan teknis terkait dengan eksistensi kepala sekolah.

Berdasarkan pada kedua regulasi tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala sekolah menjadi bundel portofolio yang begitu lengkap dan detail. Selain berbagai persyaratan yang sifatnya administratif, setiap calon kepala sekolah harus memiliki embrio kepemilikan kemampuan memanajemeni sekolah. Evident administratif atas adanya embrio kemampuan tersebut adalah keputusan yang menerangkan bahwa calon kepala sekolah pernah dan/atau sedang menjabat wakil kepala sekolah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah terdapat lima kompetensi yang harus dimiliki, yaitu: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah memang memiliki perbedaan dengan kompetensi yang harus dimiliki guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru, seorang guru dituntut memiliki empat kompetensi yang lebih mengarah pada kemampuan dalam memanajemeni kegiatan pembelajaran semata, yaitu: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Membandingkan kompetensi kepala sekolah dengan guru, terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala tetapi kompetensi tersebut tidak harus dimiliki oleh guru, yaitu: manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Ketiga kompetensi tersebut bila ditelaah lebih dalam lebih mengarah pada tuntutan kemampuan setiap kepala sekolah untuk dapat memanajemeni sekolah, sehingga lembaga yang dipimpinnya mengalami perkembangan positif.

Akan halnya dengan dua kompetensi yang dituntut melekat pada guru tetapi tidak melekat pada posisi kepala sekolah, yaitu: pedagogik dan perofesional, keduanya bukan tidak dituntut dimiliki oleh seorang kepala sekolah, tetapi diasumsikan bahwa kedua kompetensi dimaksud sudah mengkristal pada diri kepala sekolah karena selama beberapa tahun ke belakang—selama menjadi guru—kedua kompetensi tersebut menjadi tuntutan mutlak yang harus dimiliki.

Dalam posisi sebagai pucuk pimpinan pada sekolah, tidak menutup kemungkinan lahirnya stigma—dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stigma dimaknai sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya—yang dilekatkan oleh segelintir orang. Stigma tersebut—terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan—bisa saja timbul karena kepala sekolah menjadi sosok sentral yang di antaranya berperan dalam memanajemeni keuangan sekolah. Posisi inilah yang tidak jarang mendapat cibiran sehingga melahirkan stigma yang terasa kurang mengenakkan.

Lahirnya stigma tersebut memang tidak bisa dipungkiri karena dibarengi dengan berbagai argumentasi yang mendekati kebenaran dan sulit terbantahkan—pada beberapa kasus atau beberapa kepala sekolah. Sekalipun demikian, stigma tersebut pada akhirnya digeneralisasi dan merambah pada sosok kepala sekolah lainnya yang memanajemeni sekolah dengan relatif baik–dibarengi kreativitas dan inovasi dalam pengelolaannya.

Adalah tugas para kepala sekolah dan pihak berkepentingan lainnya untuk dapat mematahkan berbagai argumen yang menjadi cikal bakal lahirnya stigma tersebut. Langkah yang harus dilakukan di antaranya memberi pembuktian bahwa argumentasi mereka merupakan alasan yang tidak berdasar kuat dan didasari atas asumsi semata. Upaya ke arah itu bisa dilakukan dengan mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam memanajemeni sekolah.

Untuk dapat mengedepankan integritas dan akuntabilitas ini tidak hanya dapat dilakukan oleh segelintir kepala sekolah, tetapi harus dilakukan oleh seluruh kepala sekolah secara kolektif. Ketika masih ada sebagian kepala sekolah yang menganggap angin lalu akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam memanajemeni sekolah, tetap saja upaya untuk membangun citra dan mematahkan stigma dalam konteks kolektif akan sulit terbangun.

Langkah ke arah tersebut tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh kepala sekolah semata—dalam konteks perorangan dan komunitas—tetapi harus pula mendapat dukungan dari berbagai pihak eksternal, baik warga sekolah, maupun pemangku kepentingan lainnya di luar sekolah. Inilah pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam upaya mengikis stigma yang selama ini dialamatkan kepada kepala sekolah. ****Disdikkbb-DasARSS.

GURU TERDEPAN

 

Dadang A. Sapardan
(Kabid Kurikulum & Bahasa, Disdik Kab. Bandung Barat)

Pada satu kesempatan senggang, pikiran mengarah pada layar laptop yang menyajikan beberapa hasil penelitian tentang performa pendidikan di Indonesia. Sampai tahun 2020, performa hasil pendidikan Indonesia masih terus berada pada level bawah. Kondisi ini menjadi pemicu para konseptor pendidikan di bawah koordinasi Kemendikbud untuk terus-menerus melakukan perbaikan guna mendorong laju perkembangan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Beberapa pemikiran perbaikan yang sempat terbaca, mengarah pada berbagai ranah kebijakan, termasuk ranah guru.

Membicarakan tentang pendidikan memang tidak akan ada henti-hentinya. Berbagai pemikian tentang penataan pendidikan terus digulirkan oleh berbagai pihak, sejalan dengan masih lambatnya perkembangan positif hasil pendidikan yang dikelola. Kenyataan tentang kondisi pendidikan tersebut menjadi stimulan untuk terus melakukan berbagai perbaikan di sana-sini.

Acuan berhasil atau tidaknya pendidikan yang selama beberapa tahun ini menjadi patokan setiap pemangku kebijakan pendidikan adalah skor PISA (Programme for International Student Asessment). Program ini mengarah pada studi tentang kompetensi literasi, matematika, dan sain. Pada tahun 2018, capaian nilai siswa Indonesia atas tiga kompetensi tersebut masih berada pada peringkat bawah. Kompetensi literasi berada pada peringkat 72 dari 77 negara peserta. Kompetensi matematika berada pada peringkat 72 dari 78 negara peserta. Demikian pula dengan kompetensi sains berada yang pada peringkat 70 dari 78 peserta.

Kenyataan tersebut memicu semua pihak untuk urun rembug dalam memberi masukan guna meningkatkan capaian skor PISA pada masa mendatang. Dari beberapa urun rembug tersebut banyak sekali yang mengarah pada upaya terus-menerus untuk mendorong kompetensi guru. Sekalipun guru merupakan salah satu unsur dalam delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)—standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan—tetapi posisi guru sangatlah strategis.

Sekalipun menjadi bagian dari salah satu standar, posisi guru sangat dominan mewarnai standar lainnya. Guru mewarnai capain standar kompetensi lulusan, mewarnai kualitas standar isi, mewarnai keberlangsungan standar proses, dan mewarnai beberapa standar lainnya. Dengan demikian, posisi guru menjadi unsur yang sangat penting dan dominan sehingga harus mendapat mendapat perhatian yang sangat serius dari para pemangku kebijakan pendidikan.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang mendera dan harus dihadapi oleh para guru selama ini (terutama sisi penghasilan dari para guru dengan status non-ASN), peningkatan kompetensi guru harus benar-benar mendapat perhatian semua pihak. Dalam menghadapi tantangan untuk mengisi fenomena kehidupan bernuansa digital ini, dibutuhkan sosok guru yang kreatif dan inovatif, guru yang tidak nyaman berada kondisi status quo, guru yang tidak berkemampuan statis.

Kualitas pendidikan masih akan tetap bertengger pada posisi peringkat rendah ketika perhatian atas kualitas kompetensi guru masih terabaikan. Hal itu bisa dimungkinkan karena berangkat dari adagium, kualitas pendidikan tidak akan melebihi kualitas guru. Adagium tersebut menggambarkan bahwa ketika kualitas guru berada pada skor rendah, maka kulaitas pendidikan pun akan mengikuti dan tidak akan melanpauinya. Karena itu, peningkatan kualitas kompetensi guru harus terus-menerus dilakukan, ketika ada keinginan untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan.

Bahkan, Marianne Knaus dalam tulisannya mengungkapkan bagaimana posisi guru menjadi begitu strategis dalam upaya menyukseskan implementasi kurikulum yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan, “The succsessfull implementation of a curriculum framework relies not simply on the policy or regulatory practice, but also on educators; their interpretation, knowledge, and understanding of the framework; and their ability to apply it to their pedagogical practices. Beranjak dari pendapat tersebut, tugas para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan adalah membawa para guru untuk mampu menafsirkan, mengetahui dan memahami kurikulum yang diacu secara komprehensif, sehingga dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakannnya.
Untuk dapat melahirkan guru yang demikian tersebut bukanlah perkara mudah, perlu dibangun kesamaan visi dan strategi dari berbagai pihak terkait, termasuk di dalamnya para guru yang menjadi subjeknya. Sebaik apapun konsep kebijakan kurikulum yang dirancang oleh para ahlinya, tidak akan berperan optimal ketika guru masih berkutat dalam posisi nyaman dengan status quo-nya.

Alhasil, berbagai upaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari bagaimana meningkatkan kualitas kompetensi guru karena guru merupakan sosok terdepan dalam kebijakan dan implementasi pendidikan di manapun dan kapanpun. ****Disdikkbb-DasARSS.

LEARNING LOSS

Dadang A. Sapardan
(Kabid Kurikulum & Bahasa, Disdik Kab. Bandung Barat)

Dalam status facebook seorang teman terungkap kegelisahannya saat harus memfasilitasi siswa dengan pembelajaran moda daring. Karena keterbatasan pola pembelajaran daring, diungkapkan bahwa materi yang dapat tersampaikan tidak seoptimal seperti halnya pembelajaran pola tatap muka langsung. Menelaah isi status dengan lebih dalam lagi tertangkap, bagaimana para siswanya tidak mendapat pengetahuan yang banyak ketika keterbatasan mendera.

Namun, yang cukup menyejukkan adalah langkah strategis yang dilakukan para siswanya, mereka mulai intens mengikuti pengajian di masjid, bahkan pesantren yang dekat dengan rumah mereka masing-masing.

Sudah setahun lamanya, sebagian besar siswa melaksanakan pembelajaran dengan didominasi moda daring dan/atau luring. Dengan rentang waktu yang cukup lama ini, timbul kekhawatiran dari berbagai pihak akan nasib siswa yang terdampak oleh kebijakan penghentian pembelajaran tatap muka langsung. Banyak pihak, termasuk Kemdikbud memprediksi akan adanya learning loss ketika pembelajaran yang terdampak pandemi Covid-19 ini tidak disikapi dengan berbagai upaya strategis dari berbagai pihak, termasuk sekolah sebagai ujung tombaknya. Timbulnya learning loss di antaranya akan berdampak pada tidak optimalnya perkembangan kognitif dan karakter siswa.

Sampai saat ini, kran pembukaan sekolah belum juga diberlakukan dengan berbagai alasan. Sekalipun, sektor lain—perekonomian, pariwisata, perindustrian, dan lainnya—sudah dibuka dengan penerapan protokol pencegahan pandemi Covid-19 yang sangat ketat, sektor pendidikan yang di dalamnya terdapat sekolah, belum ada tanda-tanda akan segera dibuka. Alasan yang dikedepankan untuk tidak sesegera mungkin melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah adalah kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan karena ketika pada satu sekolah terkonfirmasi adanya penyebaran Covid-19, maka sekolah akan menjadi cluster baru dan akan melahirkan kepanikan dan keresahan di kalangan warga sekolah, termasuk orang tua siswa.

Sejak pemberlakukan pembelajaran jarak jauh, sisi penguatan karakter memang tidak secara intensif tersentuh oleh kebijakan pembelajaran yang diterapkan sekolah. Langkah utama yang dilakukan sekolah cenderung pada upaya penuntasan materi sesuai kurikulum yang diacunya—kurikulum dalam kondisi normal, kurikulum dalam kondisi khusus, atau kurikulum yang dikemas tersendiri oleh sekolah.

Sejalan dengan kenyataan tersebut, seakan ada oase di tengah gurun pasir ketika pada beberapa daerah, siswa yang harus suntuk belajar jarak jauh dari rumahnya masing-masing, mengisi waktu luang dengan kegiatan pengajian pada pesantren, majelis ta’lim, atau mesjid yang berdekatan dengan rumahnya masing. Fenomena ini cukup menggembirakan, dengan harapan sisi kosong yang selama ini tidak tersentuh secara optimal melalui pembelajaran jarak jauh dapat terisi melalui pencerahan di pesantren, majelis ta’lim, atau mesjid. Sisi kosong yang dimaksud adalah penguatan karakter siswa.

Pelaksanaan pendidikan keagamaan di pesantren, majelis ta’lim, atau mesjid yang lebih menguatkan sisi religiusitas siswa menjadi alternatif tersendiri di tengah kejumudan akan treatment penguatan karakter siswa melalui pola pembelajaran jarak jauh. Melalui lembaga keagamaan yang berada di sekitar tempat tinggalnya, siswa dapat mengisi ruang kosong yang selama lebih dari satu tahun tidak mendapat sentuhan optimal dari para guru mereka.

Dalam kebijakan penerapan pendidikan terdapat tiga ranah yang menjadi konsentrasi guru. Seorang guru dari setiap mata pelajaran didorong untuk melaksanakan pembelajaran dengan menyentuh ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (gerak) siswa. Dari ketiganya, ranah afektif memiliki hubungan erat dengan penguatan karakter siswa. Untuk melakukan pembentukan karakter melalui sentuhan ranah afektif tersebut, para guru mendapat kesulitan, mana kala pembelajaran dilaksanakan dalam jarak jauh. Karena itu, bisa jadi ranah ini tidak tersentuh secara optimal, seperti halnya ranah kognitif.

Berkenaan dengan itu, kebijakan sekolah yang bisa diterapkan adalah membangun komunikasi dengan lembaga keagamaan tempat siswa tinggal guna turut berperan serta dalam memberikan sentuhan pada sisi religiusitas. Sentuhan pada sisi tersebut dimungkinkan akan memberi efek baik pada pembentukan karakter siswa. Langkah yang dapat dilakukan adalah memberi penugasan untuk mengikuti kajian yang diselenggarakan di pesantren, majelis ta’lim, atau masjid yang berlokasi dekat dengan rumah siswa. Cara ini termasuk aman sehingga tidak beresiko besar akan penyebaran Covid-19 pada siswa. Bila perlu, untuk melakukan pengontrolannya, sekolah menerapkan kebijakan seperti halnya saat berlangsungnya kegiatan bulan Ramadhan. Pada setiap bulan Ramadhan, setiap siswa dituntut untuk menyerahkan evident administrasi keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya masing-masing.

Dengan penerapan kebijakan ini, learning loss pada sisi penguatan karakter siswa akan sedikit terpecahkan. ****Disdikkbb-DasARSS.

MEMAHAMI TIPE BELAJAR SISWA

Oleh: Nani Sulyani (Kepala SMPN 3 Saguling)

Hari Rabu lalu (17/03/2021), saya mengikuti webinar bertema “Kepemimpinan Kepala Sekolah di Sekolah Penggerak” yang diselenggarakan oleh Gramedia Mitra Edukasi dan Direktorat P3GTK. Webinar menghadirkan dua narasumber, yaitu Denny Darulistyanto tentang Learning Managemen System (LSM) dan Dr. Mansur, S.Pd., M.Pd. dengan materi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Program Sekolah Penggerak. Materi yang disampaikan kedua pembicara ini sangat penting dan menarik. Terbukti peserta sangat antusias merespon melalui berbagai pertanyaan.

Pemaparan materi dari Dr. Mansur lebih menekankan pada pentingnya leadership. Disebutkan, bahwa kepala sekolah memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap hasil pembelajaran dan hasil prestasi siswa. Leadhership is a process, not a position. Oleh sebab itu, dalam perjalanan menuju suksesnya visi Pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global, perlu adanya penyelarasan dari Transformasional Leadership kepada Instructional Leadership.

Materi yang disampaikan oleh Dr. Mansur terekstrak ke dalam 17 slide show. Dari tayangan tersebut ada sebuah slide yang menarik perhatian saya. Pada slide ke-enam belas tertulis “Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan ‘prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi’, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Menurut KBBI, kata diferensiasi berarti proses, cara, perbuatan membedakan; pembedaan. Dalam bidang pendidikan, diferensiasi pembelajaran dimaknai sebagai praktik guru yang di dalam penyampaian pembelajarannya telah melakukan penyesuaian pada kesiapan, minat, dan gaya belajar para siswanya. Dalam hal ini, guru tersebut melakukan modifikasi strategi mengajarnya terhadap konten, proses, dan produk dengan terlebih dahulu melakukan kegiatan asesmen.

Apa saja yang dilakukan guru dalam kegiatan asesmen? Melalui kegiatan asesmen ini para guru menggali berbagai informasi tentang siswa dan lingkungannya, termasuk kegiatan belajar di sekolah dan di rumahnya. Berbagai informasi yang diekplorasi guru dari siswa, selain minat dan kebutuhan belajar adalah “gaya belajar atau tipe pelajar”. Gaya belajar siswa adalah kecenderungan spesifik seorang siswa dalam menangkap/menyerap dan memproses informasi/materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

Sebagaimana diketahui, dalam kegiatan pembelajaran, para siswa menyerap informasi/pengetahuan melalui panca indera yang dimilikinya. Kemampuan siswa dalam menyerap informasi tersebut memiliki tingkatan dan cara yang berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap siswa menggunakan kekuatan yang berbeda dalam menyerap materi pelajaran tergantung sensivitas pada panca inderanya. Berikut lima tipe atau gaya belajar siswa.

1. Pelajar tipe visual
Mereka yang tergolong tipe ini memiliki kemampuan belajar dengan melihat. Memiliki indera pengelihatan yang tajam dan teliti. Mampu mengingat kata-kata, peta, bagan, simbol- simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk.
2. Pelajar tipe auditori
Mereka yang tergolong auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau memahami soal cerita.
3. Pelajar tipe kinestetik
Mereka yang tergolong tipe ini akan efektif jika belajar dengan melibatkan gaya gerak. Mereka sensitif menyerap pelajaran melalui gerakan, sentuhan, tekstur dan indra perabaan. Serta hal seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya.
4. Pelajar tipe global
Mereka yang termasuk tipe pelajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Mereka berhasil memahami gambaran yang besar dan juga keterkaitan antara satu objek dengan yang lainnya. Mereka mampu memaknai hal hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas.
6. Pelajar tipe analitik
Mereka yang tergolong tipe belajar analitik berkecenderungan dalam memandang sesuatu akan ditelaah terlebih dahulu per bagian secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mereka akan mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Penilaian mereka terhadap sesuatu berdasarkan fakta- fakta dan fokus pada satu masalah atau tugas sampai selesai.

Dengan memahami kecenderungan tipe/gaya belajar siswa, guru diharapkan dapat melakukan modifikasi pada berbagai hal. Pada merencanakan kurikulum guru dapat memilih dan memberikan materi pelajaran dengan penekanan yang disesuaikan dengan kecenderungan perasaan, penginderaan, dan imajinasi siswa. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru dapat merancang metode dan skenario pembelajaran yang sesuai dengan tipe/gaya belajar siswa. Guru dapat menggunakan berbagai kombinasi strategi pembelajaran, termasuk dalam menyiapkan media, sehingga variatif dalam memberikan pengalaman belajar siswa melalui unsur bunyi-bunyian, musik, gambar visual, gerak, pengalaman, percakapan bahkan aktivitas siswa itu sendiri. Di dalam melaksanakan strategi penilaian, guru dapat menggunakan berbagai teknik penilaian yang disesuaikan dengan kecenderungan tipe/gaya belajar individu yang berbeda-beda.

Sumber bacaan:
https://pendidikkreatif.wordpress.com/2017/07/12/diferensiasi
M. Musrofi; Melesatkan Prestasi Akademik Siswa; Penerbit PT Pustaka Insan Madani; Yogyakarta;2017